Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja meraih penghargaan Menteri Terbaik di Dunia atau Best Minister in the World Award di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai. Penghargaan dalam karirnya pada bursa menteri ini memang bukan kali pertamanya.
Sebagai birokrat sekaligus teknokrat prestasi perempuan kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 memang cukup gemilang. Dimulai dari berbagai penghargaan kala dirinya menjabat posisi yang sama dalam kabinet di bawah Pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sri Mulyani kala itu dinobatkan sebagai menkeu terbaik se-Asia versi Emerging Markets pada 2006, perempuan paling berpengaruh nomer 23 di dunia versi Forbes pada 2008. Lalu, setelah mundur dari jabatan Menkeu, dia pun menjabat sebagai perempuan pertama untuk Managing Director dan COO Bank Dunia.
Sri Mulyani pun harus melepas jabatan tersebut lantaran kembali mendapatkan mandat sebagai Menkeu dalam kabinet kerja di bawah Presiden Joko Widodo sejak 2016.
Alhasil, sebagai menteri terbaik di dunia dirinya mengemukakan kebanggaanya karena Indonesia berhasil menjadi penerima pertama dari Asia. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo khususnya bidang ekonomi.
Sri Mulyani juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.
Baca Juga
"Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil," katanya melalui siaran pers, Minggu (11/2/2018).
Adapun berkaca pada hasil kinerja, siapapun pasti sepakat Sri Mulyani diganjar dengan beragam penghargaan bergengsi.
Baru menjabat pada Juli 2016, dirinya berhasil mencatatkan penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.105 triliun atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 sebesar Rp1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan 2015.
Realisasi penerimaan pajak dari program amnesti pajak mencapai Rp135 triliun, berasal dari uang tebusan Rp114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,8 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp1,8 triliun.
Hasil defisit fiskal periode 2016 juga menunjukkan angka yang baik atau 2,46% dari PDB.
Cerita positif ini juga terus dilanjutkan pada 2017 dengan menyebut kinerja jajarannya sangat baik.
Meski dari sisi pajak sepenuhnya belum tercapai, tetapi jika menghapus periode amnesti pajak pertumbuhan masih 12%. Sebaliknya, dari bea cukai untuk pertama kalinya pemerintah mengklaim capaian target setelah periode 3 tahun. Adapun, dari PNBP meningkat karena harga minya naik dan semua sektor tumbuh 10%.
Sri Mulyani mengemukakan dari realisasi pendapatan negara 2017 hingga periode Januari ada peningkatan sebesar Rp4,2 triliun dibandingkan dengan periode tutup tahun 31 Desember 2017. Sehingga total akumulasi realisasi pendapatan negara 2017 menjadi Rp1.659,9 triliun atau 95,6% dari APBNP.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara hingga pemerintah mencatat sebesar Rp1.986 triliun atau 93,1% dari APBNP 2017. Dengan rincian, belanja pegawai 91% naik dari periode 2016 89,1%, belanja barang 94,6% naik 85,3%, belanja modal 89% naik 82,0% atau tertinggi dari 3 tahun terakhir, bantuan sosial 93,3% naik dari 92,9%. Terakhir, penurunan subsidi Rp166,3 triliun dari 2016 sebesar Rp174,2 triliun.
Sri Mulyani pun dalam setiap kesempatan selalu menekankan kunci pertumbuhan ekonomi yang baik adalah tata kelola anggaram yang efektif dan efisien.
