Bisnis.com, JAKARTA—Pengembangan industri logam dasar dinilai penting untuk mendukung hilirisasi mineral tambang.
I Made Dana Tangkas, Ketua Komite Tetap Industri Logam, Mesin, dan Alat Transportasi (Darat, Laut, dan Udara) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengatakan penyerapan oleh industri logam dasar menandai bahwa hilirisasi mineral tambang berjalan dengan baik.
"Tanpa adanya industri manufaktur berbasis mineral logam, hilirisasi mineral tambang tidak akan memberikan nilai tambah yang tinggi," ujarnya dalam diskusi kelompok Membangun Industri Logam Dasar dan Mineral Tambang, Rabu (7/2/2018).
Made menjelaskan saat ini pertumbuhan industri logam masih terhambat oleh biaya produksi dan bahan baku yang masih impor. Biaya produksi industri logam dasar mengalami kendala, yaitu harga gas alam di Indonesia yang tinggi, mencapai US$9,5 per MMBTU.
Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara kawasan Asia Tengga lain, juga dengan Jepang dan Rusia yang mematok gas seharga US$6,3 per MMBTU.
"Ada juga hambatan lainnya, industri logam dasar itu awal dari program hilirisasi yang berbasis mineral logam, hingga kini belum diatur lebih lanjut sektor yang berwenang membuat regulasi," katanya.
Peran pemerintah melalui BUMN juga dinilai Made masih kurang dalam pembangunan industri berbasis mineral logam. Dia berpendapat BUMN perlu bersatu dan hadir secara khusus untuk membangun industri logam dasar dan industri hilir.
Meski demikian, Made menilai di balik hambatan yang ada, Indonesia memiliki peluang yang sangat potensial pengembangan industri hilir, termasuk industri baja. Industri ini diperkirakan tumbuh rata-rata 6% per tahun sampai 2025.
Hal ini didorong oleh permintaan bahan baku yang tinggi untuk sektor konstruksi dan otomotif yang tumbuh sebesar 8,5% dan 9,5%. "Indonesia masih harus mengimpor 5,4 juta ton untuk memenuhi kebutuhan yang mencapai 12,94 juta ton per tahun," ujarnya.
Made juga berharap keberpihakan dan kepastian dari pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan baku dan pasokan energi untuk mendukung pengembangan industri logam dasar.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk konsisten dan konsekuen terhadap kebijakan dan fokus pada pendalaman struktur industri logam dasar.
"Keberpihakan pemerintah dalam mendukung pengembangan TKDN dan pemanfaatan produk dalam negeri serta upaya peningkatan kualitas SDM berdasarkan kebutuhan industri diperlukan untuk pengembangan industri logam dasar dan mineral logam," katanya.
Tidak hanya industri logam dasar, Kadin juga meminta adanya konsistensi keberpihakan kebijakan untuk membangun hilirisasi mineral tambang yang sejalan dengan RIPIN 2015-2035. Dalam RIPIN telah diamanatkan hilirisasi mineral tambang dengan percepatan pembangunan smelter.
"Masalah sarana infrastruktur dan pasokan listrik yang belum memadai masih menjadi kendala utama dalam pembangunan smelter, sehingga perlu dukungan dan keberpihakan pemerintah," katanya.
