Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ditjen Pajak Terus Dorong Kepatuhan WP Perorangan

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya untuk mengubah struktur penerimaan PPh yang masih timpang terus dilakukan. Seluruh instrumen baik dari aspek regulasi, sistem teknologi hingga basis data yang dimiliki Ditjen Pajak akan dioptimalkan untuk mengubah situasi tersebut.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 22 Januari 2018  |  16:31 WIB
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim
Petugas melayani wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) tahun 2016 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (21/4). - Antara/Moch Asim

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya untuk mengubah struktur penerimaan PPh yang masih timpang terus dilakukan. Seluruh instrumen baik dari aspek regulasi, sistem teknologi hingga basis data yang dimiliki Ditjen Pajak akan dioptimalkan untuk mengubah situasi tersebut.

Angin Prayitno Aji, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak, mengakui saat ini masih banyak WP orang pribadi non-karyawan yang belum melaporkan dengan benar mengenai omset maupun jumlah harta yang dimiliki ke masing-masing kantor pajak.

"Nanti data itu akan kami kirim ke Kantor Pelayanan Pajak [KPP], karena saya melihat masih banyak yang belum melaporkan," kata Angin akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, jika menilik realisasi penerimaan pajak 2017, struktur penerimaan PPh masih timpang karena didominasi PPh OP karyawan. PPh OP Karyawan tercatat sebesar Rp117,7 triliun atau tumbuh 7,4%, PPh OP non-Karyawan hanya berkontribusi sebesar Rp7,83 triliun meskipun secara year on year tumbuh 47,32%. Sedangkan PPh Badan tercatat Rp208 triliun atau 21,79%.

Di negara maju, kontribusi penerimaan paling besar adalah PPh 21 plus orang pribadi dibandingkan dengan korporasi. Karena di negara maju pendapatan per kapitanya rata-rata lebih tinggi, selain itu jumlah orang pribadi juga jauh lebih banyak dibandingkan dengan badan.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

wajib pajak orang pribadi
Editor : Achmad Aris
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top