Bisnis.com,JAKARTA—Pengembang menyoroti beberapa hal supaya program DP Rp0 inisiatif pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat terealisasikan dengan baik tanpa menimbulkan kegaduhan.
Begawan properti pemilik Ciputra Group Ciputra mengatakan meski telah menandatangani komitmen mendukung program DP Rp0, pemprov DKI Jakarta diharapkan segera memfinalisasi komunikasi Bank Indonesia terkait skemanya.
“Skema DP nol rupiah harus segera dibahas dan ditentukan oleh Bank Indonesia (BI), karena belum ada persetujuan. Selain itu, pekerjaan lainnya adalah mengenai ketersediaan lahan di Ibu Kota,”katanya (18/1/2018).
Pria yang akrab disapa Pak Cik itu menuturkan pengembang hanya bergantung pada persetujuan Bank Indonesia. Pasalnya jika pengembang harus menggarap hunian tanpa DP dengan modal sendiri akan memberatkan aliran kas.
“Biasanya dengan modal sendiri, proyek selesai 5--10 tahun,kalau tanpa DP, Pak Sandi itu berat sekali,”tekannya.
Kemudian terkait perizinan, harus ada terobosan jika menginginkan proyek ini sukses. Tentu harus ada peran pemerintah dan jajarannya karena perizinan di tangan Pemprov DKI. Hal ini untuk menghindari segala kegaduhan dan kontoversi yang ditimbulkan seperti pada kasus Reklamasi Teluk Jakarta.
"Pembangunan pulau [Reklamasi] sudah gaduh luar biasa dan itu merugikan bangsa kita dan investor luar negeri terganggu akibat [masalah] pulau tersebut belum diselesaikan,"imbuhnya.
Meski demikian, ia tetap mendukung program pemerintah untuk bisa menyedikan hunian aman, murah, dan nyaman, bagi masyarakat.
"Cita-cita bagaimana membantu pemerintah, supaya masyarakat bisa dapat perumahan, yang utama masyarakat bisa dapat rumah yang pantas. Untuk itu kewajiban bukan hanya Jakarta tapi seluruh Indonesia," kata Ciputra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
rumah murah
