Bisnis.com, JAKARTA – Badan Restorasi Gambut akan lebih aktif melakukan asistensi dan supervisi kepada perusahaan dalam merestorasi gambut, menyusul harapan Presiden Joko Widodo agar restorasi lebih banyak dilakukan di lahan konsesi pada 2018.
Dalam konferensi pers Akhir Tahun Badan Restorasi Gambut di Jakarta pada Kamis (28/12), Kepala BRG Nazir Foead menyampaikan BRG akan aktif melakukan supervisi dan asistensi restorasi gambut di lahan konsesi pada 2018. Oleh karena itu, BRG telah menyiapkan pedoman supervisi pembasahan gambut di lahan konsesi.
Data Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian mencatat luas lahan gambut pada 2011 dengan skala 1:250.000 sebesar 14,9 juta ha. Wilayah kerja BRG mencakup 7 provinsi dengan luas gambut 12,9 juta ha atau sekitar 75% dari total luas gambut, yakni di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua.
BRG memprioritaskan restorasi gambut terhadap 2,4 juta ha hingga 2020 berdasarkan tingkat kerusakan. Sebesar 1,4 juta ha berada di lahan konsesi.
Dia mengatakan asistensi dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, seiring desakan KLHK agar pemegang konsesi segera menuntaskan rencana pemulihan sesuai PP 57/2016 .
Asistensi teknis melibatkan 24 pakar dari Universitas serta LSM di 7 Provinsi. Selanjutnya, para pakar memantau tingkat kebasahan gambut melalui alat pemantau tinggi muka air yang telah dipasang di 40 titik dan terhubung online.
Pada 2018, BRG akan menambah alat pemantau tinggi muka air di 160 titik. Harapannya, pemegang konsesi dapat memasang alat serupa di 500 titik sehingga dapat terpantau tingkat bahaya kebakaran.
“Masih ada kekhawatiran terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada tahun depan karena perubahan iklim. Apalagi, pada saat yang sama diselenggarakan Asian Games,” katanya.
