Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memayungi program Kemitraan Ekonomi Umat sebagai gerakan kemitraan berbasis kelompok keagamaan.
Gerakan itu menindaklanjuti Kongres Ekonomi Umat yang digagas Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada April 2017. Kongres tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang isinya bertujuan untuk mewujudkan arus baru perekonomian Indonesia.
“Isi deklarasi tersebut memiliki semangat yang sama dengan Kebijakan Pemerataan Ekonomi yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam sambutannya pada acara Sosialisasi Program Kemitraan Ekonomi Umat, Kamis (21/12/2012).
Dalam hal ini, salah satu pilar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) adalah peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Kualitas SDM Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain. Data mencatat, Indeks Pembangunan Manusia pada 2016 di Indonesia berada di urutan 113 dunia dan urutan 5 di antara negara ASEAN lainnya.
Meskipun angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia terus membaik sejak 2015, tetapi tetap ada ketimpangan kualitas SDM, khususnya di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pembangunan seperti di wilayah perbatasan negara.
Darmin menuturkan, saat ini terdapat kurang lebih 4 juta santri yang belajar di 28.961 Pondok Pesantren di seluruh Indonesia.
Menurutnya, lulusan Pondok Pesantren diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan agama, tetapi juga memiliki daya saing sebagai insan pembangunan Indonesia.
Untuk itu, pemerintah akan memastikan terserapnya lulusan pondok pesantren oleh dunia industri.
Cara yang ditempuh adalah dengan mendorong kemitraan antara perusahaan yang memiliki prospek bertumbuh pesat seperti perkebunan dan agribisnis dengan pesantren-pesantren yang kurikulumnya sudah disesuaikan dengan kebutuhan industri tersebut.
“Dengan demikian, pemberdayaan atau empowerment umat diharapkan dapat terwujud,” katanya.
