Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyambut baik peningkatan rating utang jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing dan lokal dari BBB- menjadi BBB, dengan outlook stabil oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan kenaikan peringkat Indonesia oleh Fitch Ratings sejalan dengan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kendati, masih ada sejumlah pekerjaan yang perlu dilakukan pemerintah untuk terus mendorong perbaikan perekonomian. “Ini tentu saja kita senang tapi ya tidak berarti puas,” ujar Darmin, Kamis (21/12/2017).
Menurut Darmin, perbaikan peringkat Indonesia dari BBB- menjadi BBB sebagai bentuk pengakuan lembaga internasional pada sejumlah kebijakan pemerintah. Menurut Fitch, Indonesia dianggap baik dalam beberapa indikator seperti utang.
Tak hanya itu, utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang selevel. Selain itu, Indonesia juga termasuk negara yang mampu meredam goncangan perekonomian dunia terutama setelah krisis Asia 20 tahun yang lalu.
Dalam hal ini, Darmin menuturkan bahwa pemerintah akan terus memperbaiki dan menjawab semua tantangan yang tengah dihadapi sehingga bisa meningkatkan kualitas pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Untuk itu, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan yang menopang perbaikan ekonomi seperti lewat pembangunan infrastruktur, perbaikan kebijakan di sektor industri, dan melanjutkan upaya pemerataan ekonomi.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, menyatakan peningkatan rating Fitch tersebut merupakan pencapaian yang harus disambut baik karena level BBB merupakan level tertinggi peringkat rating yang pernah dicapai Indonesia sejak tahun 1995.
Menurut Agus, pencapaian itu juga merupakan cerminan dari keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
"Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif,”kata Agus.