Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Kementerian BUMN membentuk holding pertambangan disinyalir sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas berutang.
Untuk itu, ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meminta pemerintah mengkaji lebih detil rencana pembentukan holding BUMN lantaran terdapat banyak kekeliruan.
"Contohnya rencana holding tambang. Ini supaya kapasitas utangnya naik. Jadi, di sini syahwat berutangnya besar melalui holding ini," ujar Faisal dalam diskusi berjudul ‘Menakar Untung Rugi Holding BUMN’ di Jakarta, Senin (27/11).
Sebagaimana diketahui, besok (29/11), Kementerian BUMN akan membentuk holding pertambangan melalui inbreng saham PT Timah (Persero) Tbk., PT Bukit Asam (Persero) Tbk., dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. ke dalam PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero). Dari rencana tersebut, Inalum diketahui akan menjadi induk usaha holding pertambangan.
Selanjutnya, kementerian yang dipimpin oleh Menteri Rini Soemarno tersebut juga akan membentuk holding minyak dan gas bumi, jasa keuangan, dan lain-lain.
"Sulit membentuk holding pertambangan dengan menggabungkan tiga perusahaan tambang dengan industri hilir aluminium. Inalum itu merupakan perusahaan di industri hilir dari sektor pertambangan," tuturnya.
Faisal menyebutkan, alumina sebagai bahan dasar aluminium di pabrik Inalum yang berasal dari Kalimantan adalah milik perusahaan asal Tiongkok. Sebagian lagi merupakan impor dari Australia yang harganya lebih murah. “Kalau mau holding, sinerginya di mana?" tanya Faisal.
Dia menilai rencana pemerintah membentuk holding tidak terlepas dari upaya membentuk superholding untuk dapat bersaing dengan Temasek Holdings, Singapura dan Khazanah Nasional Berhad, Malaysia.
“Kalau superholding kita kan sebenarnya sudah ada yang namanya Kementerian BUMN," tegas Faisal.
Faisal mengatakan, sejauh ini rencana holding pertambangan juga memicu kecurigaan di masyarakat bahwa nantinya perusahaan BUMN yang menjadi anak usah Inalum tidak lagi sebagai perusahaan BUMN.
“Masyarakat khawatir perusahaan-perusahaan itu tidak bisa diawasi lagi oleh DPR dan Kementerian Keuangan, karena dia anak usaha lewat inbreng saham," ujarnya.
Lebih lanjut, dia menambahkan, holding semen dinilai lebih masuk akal karena produk yang dihasilkan bersifat homogen. “Yang keliru juga sebenarnya ada pada holding PTPN [PT Perkebunan Nusantara] yang mengalami kerugian terus. Jadi, tidak perlu ke mana-mana untuk membesarkan perusahaan tambang, ikuti basic-nya saja."
