Bisnis.com, JAKARTA -- Pengenaan pajak pertambahan nilai 10% untuk penjualan domestik membuat pembudidaya mutiara lebih berminat mengekspor ketimbang memasarkannya di dalam negeri.
Sutrisno, pemilik Nusantara Pearl Group, perusahaan budidaya mutiara laut selatan yang tersebar di Raja Ampat dan Aru, mengatakan aktivitas ekspor mutiara tidak dikutip tarif apapun sehingga lebih menguntungkan. Di sisi lain, pasar di dalam negeri belum terbentuk. Tidak heran jika Hong Kong kemudian menjadi pusat perdagangan mutiara asal Indonesia setelah Jepang.
"Dengan pasar seperti saat ini, kalau enggak diekspor susah," katanya, Rabu (8/11/2017).
Nusantara Pearl Group memproduksi mutiara sekitar 2 ton per tahun yang sebagian besar di antaranya diekspor. Menurut Sutrisno, harga south sea pearl yang dihasilkan Nusantara Group di Hong Kong lebih tinggi 20% ketimbang di dalam negeri. Dengan harga itu, perusahaan memperoleh margin 30%-40%. Jika dipasarkan di dalam negeri, margin akan terpangkas karena terkena PPN.
"Belum lagi kalau datang bad year. Seperti 4-5 tahun lalu, salah satu farm kami gagal panen sama sekali. Kerangnya mati 200.000 ekor lebih. Untuk kembali lagi produksi [pembesaran kerang] butuh waktu 2 tahun lagi," ungkapnya.
Sutrisno mengusulkan agar pemerintah menggodok skema pajak yang adil untuk mutiara. Dia membandingkannya dengan berlian impor yang bebas PPN dan hanya dikenai pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 0,75%. Padahal, keduanya sama-sama bahan baku perhiasan.
Usulan itu pun dikemukakan oleh Asosiasi Budidaya Mutiara Indonesia (Asbumi). Wakil Sekjen Asbumi Nelia Suhaimi mengatakan pengenaan PPN terhadap mutiara butiran (loose pearls) untuk konsumsi dalam negeri memberatkan para peritel. Pada saat yang sama, Indonesia sedang kebanjiran mutiara air tawar (fresh water pearls) asal China.
