Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BELANJA MELEMPEM: Jokowi Tegur Pemda Tangerang, Jember dan Sidoarjo

Presiden Joko Widodo menegur empat kepala daerah yang melempem dan tidak mampu melakukan belanja daerah. Teguran itu disampaikan dalam Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).
Arys Aditya
Arys Aditya - Bisnis.com 24 Oktober 2017  |  18:03 WIB
Presiden Joko Widodo (dari kiri) didampingi Dirut PT PLN Sofyan Basir, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10). - ANTARA/Asep Fathulrahman
Presiden Joko Widodo (dari kiri) didampingi Dirut PT PLN Sofyan Basir, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Ignasius Jonan meninjau lokasi proyek PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Desa Terate, Serang, Banten, Kamis (5/10). - ANTARA/Asep Fathulrahman

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegur empat kepala daerah yang melempem dan tidak mampu melakukan belanja daerah. Teguran itu disampaikan dalam Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Walikota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (24/10/2017).

Presiden menyayangkan pemerintah daerah yang tidak bisa melakukan penyerapan belanja padahal Pemerintah Pusat harus berupaya keras untuk mencari penerimaan dari perpajakan dan kemudian melakukan transfer daerah. Sementara, pemda hanya memarkir dana tersebut di bank.

Jokowi mengatakan, empat daerah ini memiliki rasio simpanan dana di bank yang paling tinggi di Indonesia. Empat daerah yang disebut Jokowi yakni Kabupaten Tangerang sebesar 38%, Kabupaten Jember 36%, Kota Tangerang 32% dan Kabupaten Sidoarjo 31%.

"Jangan sampai kita sudah transfer, kita itu mencari penerimaan dari pajak sulit, ketika ditransfer ke daerah, duitnya tidak digunakan tetapi diparkir di bank," kata Presiden.

Sebagai gambaran, rasio simpanan dana terhadap anggaran belanja menunjukkan level kecakapan kepala daerah dalam melakukan pengelolaan belanja. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut berdasarkan kapasitas anggarannya.

"Saya hanya geleng-geleng saja. Ini sekarang kita ikuti terus, jangan dipikir saya nggak ngikuti [soal] dana yang parkir di BPD [bank pembangunan daerah]. Kejar dinas-dinas itu agar uang segera digunakan, berputar di masarakat, ekonomi jadi tumbuh," kata Jokowi.

Dia mengatakan, dari catatannya, masih banyak pula daerah yang serapan anggaran berada di level 10-13% hingga menjelang akhir tahun. Namun, dirinya enggan menyebut nama-nama daerah tersebut.

Untuk memantau hal ini, Kepala Negara mengatakan akan mencari sebuah sistem untuk melihat secara langsung dan realtime dana pemda yang masih terparkir di BPD sehingga tidak bisa memberi manfaat kepada warga daerah tersebut.

Tak hanya menegur, Kepala Negara juga mengapresiasi pemda-pemda yang memiliki serapan APBD tertinggi, seperti Kota Pariaman yang mencapai 87%, Kabupaten Tasikmalaya 76%, Garut 65%, Kabupaten Barru 62% dan Kabupaten Ciamis 60,6%. "Ini berarti kerjanya ngebut."

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi belanja
Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top