Bisnis.com,JAKARTA-- Dalam capaian kinerja Kabinet Presiden Joko Widodo selama tiga tahun, rasio elektrifikasi terus meningkat. Kini rasio elektrifikasi di Indoneaia mencapai 93,8%.
Dari data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral jumlah kepala keluarga yang sudah teraliri listrik sebanyak 620 juta.
Sebelumnya, rasio elektrifikasi tahun 2015 hanya mencapai 87% dan meningkat di sepanjang tahun lalu mencapai 91%. Namun, pemerintah masih memiliki 'PR' untuk melistriki 2.519 desa atau 6,9 juta kepala keluarga.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, upaya yang dilakukan melalui yaitu percepatan elektrifikasi perdesaan dengan penyediaan listrik hingga 50 MW bagi perdesaan belum berkembang, terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk.
Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 38/2016 Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.
“Memang masih ada provinsi dengna rasio elektfikasi rendah seperti NTT dan Papua, tetapi kedepan hingga tahun 2019 ditargetkan rasio elektrifikasi nasional kita tingkatkan hingga lebih dari 97%," katanya saat berada di Jakarta, Senin (23/10).
Baca Juga
Arcandra juga menambahkan, upaya lainnya adalah program pra elektrifikasi melalui penyediaan lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) yang pada tahun 2017 ditargetkan bagi 80.000 rumah tangga.
Tahun depan, pemrerintah menargetkan 175.000 rumah tangga terpasang LTSHE.
Program pembagian LTSHE difokuskan bagi desa belum berlistrik yang jumlahnya sekitar 2519 desa. Arcandra menjelaskan, hal ini juga dilakukan dengan menambah pembangkit listrik.
Saat ini, kapasitas pembangkit listrik yang terpasang mencapai 60.000 MW. Kapasitas tersebut telah mengalami peningkatan pada 2014 yang hanya sebesar 53.000 MW.
Namun, pemerintah masih perlu mengoptimalkan program listrik pedesaan dengan meningkatkan kualitas sumber energi listrik agar manfaatnya bisa dirasakan oleh warga desa.