Kabar24.com, LONDON – Menjelang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober nanti, pemerintah mencatat sejumlah poin yang masih menjadi hambatan dalam memajukan pembangunan.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan fokus pemerintah dalam pembangunan bertumpu pada tiga hal, yakni terbukanya lapangan kerja baru, surplus perdagangan naik, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Untuk mencapai itu, Wapres JK mengatakan peningkatan nilai investasi dan perdagangan menjadi kunci utama. Pemerintah, katanya, akan terus mengupayakan kemudahan-kemudahan agar semakin banyak investasi dan perdagangan yang masuk ke Indonesia.
Namun, dia mengatakan sejumlah persoalan masih menjadi pekerjaan rumah, contohnya lambannya birokrasi. Wapres mengakui bahwa saat ini tahapan perizinan awal sudah sangat singkat, namun di tingkat kementerian dan daerah masih terkendala waktu.
“Masalah yang kita hadapi izin awal ini bagus, nah proses bisnis apakah lahan dan izin di didaerah masih makan waktu. Ini yang harus diperbaiki, birokrasi ini,” katanya usai melakukan kunjungan kerjanya di London, Kamis (12/10/2017) waktu setempat.
Selain itu, dia mengatakan banyaknya kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dan suap menjadi hambatan selanjutnya dalam upaya memeratakan pendapatan masyarakat dan memajukan pembangunan.
Baca Juga
“Sama juga dengan kepala daerah yang bermasalah, ini kan berarti masih ada masalah di didaerah,” ujarnya.
Terakhir, Wapres JK mengatakan sesuai instruksi Presiden Jokowi, menteri diharapkan dapat bijak dalam mengeluarkan peraturan setingkat menteri yang berhubungan dengan kepastian dunia usaha.
Dia mengkritik sejumlah kementerian yang tidak sesuai dengan semangat pemerintah saat ini untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya, dengan banyak mengeluarkan aturan seperti peraturan menteri (Permen) atau keputusan menteri (Kepmen) yang kontras karena malah ‘mengetatkan’ dan membuat bingung pelaku usaha.
“Sehingga orang jadi ragu-ragu untuk mau berinvestasi jangka panjang. Kedepan, Presiden Jokowi minta jangan semudah itu menteri membuat kepmen, jangan berubah-ubah kebijakan itu dan harus dilihat jangka panjang,” ujarnya.
Secara makro, dia optimistis perekonomian Indonesia akan jauh lebih baik pada kuartal IV/2017 dan sepanjang tahun depan, didorong oleh sudah membaiknya harga komoditas batu bara dan kelapa sawit serta membaiknya perekonomian global.
Wapres mengharapkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang kali ini berada di tingkat 65% dapat terus meningkat seiring dengan membaiknya indikator ekonomi dan upaya untuk memeratakan ekonomi tersebut kepada masyarakat.
“Mungkin keinginan kita untuk pertumbuhan ekonomi 7% bisa kita capai (di kisaran) 6%, karena beberapa hal tentu. Namun tetap stabilitas kita terbaik di ASEAN, bila dibandingkan Filiphina, Thailand atau Myanmar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
