Bisnis.com, JAKARTA- Dua tahun lalu, para pemimpin negara dan pemerintahan menyepakati agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs), yang berisi 17 tujuan dan 169 target.
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs memandang bahwa sejak hadirnya Perpres 59/2017, tidak ada kemajuan berarti yang dilakukan Indonesia untuk melaksanakan SDGs.
Mickael Bobby Hoelman, Senior Adviser International NGO Forum for Indonesia Development (Infid)k menyatakan pelaksanaan SDGs di Indonesia seperti jalan di tempat.
Indikasinya antara lain, tidak jelasnya pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs sebagai mandat dari Perpres. Ketidakjelasan tersebut memunculkan pertanyaan akan keberhasilan Tim Koordinasi Nasional mewujudkan prioritas Presiden untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan.
"Ketidakjelasan Tim Koordinasi Nasional juga membuat Pemerintah Daerah masih bingung untuk menggunakan pendekatan yang sama dalam melaksanakan SDGs," katanya, Rabu (27/9/2017).
Baca Juga
Indikasi lainnya juga dapat dilihat dari melorotnya peringkat Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh SDSN (Sustainable Development Solutions Network) SDG Index and Dashboards Reports baru-baru ini.
Menurut lembaga yang dipimpin pakar ekonomi Jeffrey Sachs itu, peringkat Indonesia turun dari urutan ke-98 dari 149 negara pada tahun 2016 menjadi peringkat ke-100 dari 157 negara pada tahun 2017.
Di antara negara-negara anggota G20, Indonesia hanya sedikit lebih tinggi dari Arab Saudi (101), Afrika Selatan (108) dan India (116). Di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia (54),Thailand (55), Singapura (61), Vietnam (68) dan Filipina (93).
Sementara Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care menyatakan bahwa gaung pelaksanaan SDGs di Indonesia lebih meriah di luar negeri. Indonesia sering kali dijadikan contoh baik pelaksanaan SDGs di dunia, karena hadirnya Perpres SDGs.
Kenyataannya masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan Indonesia agar SDGs bisa tercapai. Sebagai contoh pendanaan SDGs, hingga saat ini belum ada analisa dari pemerintah berapa besar dana yang dibutuhkan Indonesia untuk mencapai SDGs di tahun 2030, tambah Wahyu.
Direktur Eksekutif Institute Kapal Perempuan, Misiyah menyampaikan bahwa melalui SDGs seharusnya Indonesia menjadi lebih ambisius dalam mencapai tujuan pembangunannya. Sayangnya hal tersebut belum terlihat, semisal target Indonesia untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang hanya 306 per 100.000 kelahiran dalam jangka waktu 2014-2019 (sesuai RPJMN).
Sedangkan Donny Ardyanto, Program Adviser Yayasan TIFA menegaskan bahwa sedari awal memang tidak ada kebijakan atau program baru dari pemerintah yang menunjukkan Indonesia serius melaksanakan SDGs, semuanya masih business as usual. Dari 169 indikator SDGs yang menurut pemerintah telah diadopsi ke dalam RPJMN, hanya 13,7% saja yang sesuai dengan indikator global SDGs. Selebihnya, dilakukan pendekatan proxy yang belum tentu secara tepat mampu mengukur pencapaian SDGs.
