Pemerintah Diminta Antisipasi Dampak Pembatasan PLTU di Jawa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan membatasi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap di Jawa dan akan melakukan pemerataan. Namun, pemerintah diminta memperhatikan aspek keekonomian dan teknis.

Direktur Eksekutif Institute Essential Service Reform Fabby Tumiwa berpendapat, pemerintah perlu menyusun secara teknis berkaitan dengan keekonomian pembatasan PLTU di Jawa dan pemerataan pembangunan infrastruktur listrik.

"Pemerintah bisa melihat bagaimana pertumbuhan beban listrik di Jawa, pembatasan pembangunan PLTU akan memengaruhi permintaan listrik di daerah tersebut," katanya saat dihubungi bisnis, Selasa (26/9).

Menurutnya, Jawa yang ramai dihuni oleh pelaku industri dan manufaktur akan membangun pembangkit listrik sendiri, jika pemerintah tidak mampu menyediakan listrik. Namun, tidak semua pelaku industri yang sanggup membangun pembangkit listrik. "Pemerintah harus punya solusi," katanya.

Sedangkan untuk rumah tangga, menurutnya, pemerintah bisa memberikan solusi agar masuarakat membangun panel surya agar pasokan listriknya tercukupi.

Berkaitan dengan pemerataan pembangunan pembangkit listrik di luar Jawa, pemerintah perlu menerapkan efisiensi. Misalnya, dari sisi letak pembangkit. Fabby mencontohkan pembangkit yang dibangun di mulut tambang dan di sumur gas yang dia nilai belum tentu efisien.

Fabby menjelaskan, PLTU mine to mouth atau PLTG well head berada jauh di beban puncak konsumsi listrik atau jauh dari tengah kota. Pemerintah ataupun PLN perlu membangun transmisi untuk mengantarkan listrik yang jauh.

Pembangunan transmisi juga memakan biaya yang cukup mahal. Selain itu, pembebasan lahan juga memakan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang lama.

"Hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah."