Bisnis.com, JAKARTA - Sekitar 3.000 kampung nelayan yang kumuh dan miskin akan ditata oleh pemerintah agar kebutuhan infrastruktur dasar mereka terpenuhi dan sumber pendapatan ekonomi lokal berkembang.
Angka itu ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan jumlah desa pesisir pada 2014 mencapai 12.827. Dari angka itu, nyaris 25% atau 3.204 desa di antaranya masuk kategori rumah tangga usaha perikanan miskin.
Desa-desa itu berpopulasi padat; kumuh dan kotor; akses jalan, air bersih, sarana drainase, pengelolaan sampah dan limbah kurang memadai. Sementara itu, kesadaran nelayan terhadap kebersihan dan kesehatan masih minim.
"Tahun ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah bedah kampung nelayan dan bantuan pemerintah untuk pembangunan fisik sarana publik," kata Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, Rabu (30/8/2017).
Tahun ini, pemerintah berencana menata 20 desa dengan anggaran Rp5 miliar, yang lima di antaranya telah terealisasi, yakni Karang Mulya di Kota Serang, Penjajap di Sambas, Sungsang II di Banyuasin, Mola Utara di Wakatobi, dan Lohguna di Lamongan.
Duapuluh desa itu akan menjadi model bagi penataan berikutnya. Tahun depan pemerintah akan merapikan 100 kampung nelayan kumuh dengan anggaran Rp28 miliar. Selebihnya, pemerintah akan menawarkan penataan kepada BUMN dan perusahaan swasta sebagai bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial (CSR).
Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Saifuddin menjelaskan pemilihan rumah nelayan yang dibedah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan tim Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) dan rekomendasi desa atau kecamatan. DJPT menyediakan bahan material bangunan dan jasa tukang. Pekerjaan akan diselesaikan dalam 5 hari dengan diawasi oleh personel UPT Pelabuhan Perikanan.
Di samping bedah rumah, DJPT akan membangun fasilitas umum, seperti jalan, drainase, tempat pembuangan sampah, penyediaan air bersih, fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) umum, serta rehabilitasi balai penguatan kelembagaan nelayan.
Di sela-sela aktivitas itu, nelayan akan didata untuk keperluan pembuatan kartu nelayan. Sosialisasi pola hidup sehat keluarga nelayan pun akan disampaikan oleh dokter-dokter dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Selain dengan korporasi, Sjarief mengatakan KKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk bersinergi menata kawasan kampung nelayan.
