Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah stasiun pengisian solar alias solar pack dealer nelayan (SPDN) di bawah separuh dari kebutuhan. Kementerian Kelautan dan Perikanan segera meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia dan Pertamina menambah fasilitas itu.
Berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP, jumlah SPDN saat ini 320 unit, padahal jumlah pelabuhan perikanan mencapai 896. Itu belum termasuk kantong-kantong nelayan yang berbasis desa.
"Sebelum kita bicara tentang subsidi BBM, kita bicara dulu tentang distribusi dan ketersediaan BBM," kata Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja saat ditanya tentang rencana pencabutan solar subsidi untuk nelayan di bawah 30 gros ton, Rabu (30/8/2017).
KKP, lanjut dia, ingin agar Pertamina memperbanyak SPDN paling tidak hingga 896 unit. Menurut dia, nelayan di daerah terpencil kerap kesulitan mendapat pasokan BBM. Akibat kelangkaan itu pula, harga solar yang ditebus nelayan menjadi mahal. Padahal normalnya, harga solar subsidi Rp5.100 per liter.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menyatakan telah menyampaikan usulan pencabutan subsidi solar bagi kapal ikan di bawah 30 GT kepada Menteri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan (Bisnis.com, 31/7/2017).
Menurut dia, nelayan lebih membutuhkan ketersediaan BBM ketimbang BBM subsidi. Sebelumnya pada 2015, pendiri maskapai Susi Air itu telah mengegolkan penghapusan subsidi untuk pemilik kapal di atas 30 GT.
"Jadi, tolong [subsidi] dicabut, tapi kembalikan solar ada di mana-mana karena dibutuhkan nelayan. Itu permintaan kami. Saya mohon ini bisa ditindaklanjuti. Saya akan bicara dengan Pak Jonan dan ingatkan beliau," katanya saat menandatangani kesepakatan dengan Pertamina tentang sistem logistik BBM nelayan.
Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), konsumsi BBM subsidi nelayan tahun lalu 1,2 juta kiloliter atau 7,4% dari total konsumsi BBM subsidi 2016 sebanyak 16,2 juta kl.
Sementara itu, menurut data KKP, jumlah armada perikanan di bawah 30 GT sebanyak 811.532 kapal.
