Bisnis.com, JAKARTA — PT Freeport Indonesia memilih untuk berstatus lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tidak akan kembali lagi ke kontrak karya (KK).
Hal itu dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa detail mengenai jenis pajak dan lain-lainnya akan dimasukkan dalam lampiran IUPK Freeport Indonesia. Artinya, Freeport Indonesia akan berstatus IUPK. Padahal, sebelumnya Freeport bisa memilih kembali ke KK dengan segala keistimewaannya jika tidak sepakat dengan empat poin perundingan.
Selain itu, pemerintah memastikan pendapatan Negara dari sektor pertambangan, khususnya dari pengoperasian PT Freeport Indonesia, akan naik setelah adanya perundingan pemerintah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.
Sri Mulyani mengatakan bahwa pendapatan negara dari Freeport Indonesia dipastikan akan naik. Ketentuan umum soal penerimaan negara dari sektor pertambangan telah diatur dalam peraturan pemerintah.
Menkeu menjelaskan, detail mengenai jenis pajak dan lain-lain akan diamsukkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia.
