Bisnis.com, MANGUPURA -- BPK bersama lembaga audit internasional atau SAI di 10 negara lainnya melakukan pertemuan untuk membahas peran lembaga pemeriksa dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
Ini merupakan pertemuan ke-9 yang dilakukan dalam naungan INTOSAI Steering Commitee on Knowledge Sharing and Services (KSC).
INTOSAI sendiri merupakan organisasi badan pemeriksa se-dunia.
Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan BPK memiliki peran penting dalam menyukseskan setiap program pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Sebab, BPK melakukan audit dalam tiap program pemerintah termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.
Dari hasil audit, maka pihaknya akan memberikan rekomendasi untuk keberhasilan program tersebut.
Kata dia, Indonesia sendiri bersama negara lain di dunia telah menyepakati adanya pembangunan berkelanjutan. Diharapkan pada 2030 pembanguanan berkelanjutan dapat dicapai.
Baca Juga
Sementara, dalam pembangunan berkelanjutan, terdapat 17 capaian yakni tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, ekosistem daratan, perdamaian keadilan dan lembaga yang tangguh, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.
Kata dia, dalam pertemuan ini dibahas perkembangan terakhir dan tujuan yang ingin dicapai dalam tahun 2017-2019 dari masing-masing kelompok INTOSAI sesuai dengan rencana kerjanya.
"Ini kan working group dalam INTOSA yang membahas bagaimana peran dalam lembaga audit dalam pembangunan berkelanjutan," katanya, Rabu (23/8/2017).
Walau menurutnya, 17 capain pembangunan berkelanjutan tidak akan berhasil seluruhnya dalam waktu dekat tapi setidaknya pemerintah sedang berusaha mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat.
"Tiap negara belum tentu 17 itu tercapai," sebutnya.
Kata dia, BPK terus mendorong agar pembangunan berkelanjutan dapat tercapai pada 2030. Sementara, untuk audit sudah mulai dilakukan namun tidak untuk semua programnya.
"Seperti misalnya kita sudah pernah kontak Bappenas supaya tercapai," sebutnya.
Sampai saat ini, pihaknya menyebut masih dilakukan focus group discussion antara BPK dan pemerintah terkait program-program yang mewujudkan pembangunan berkelanjutan atau SDGs.
