Ternyata Belanja Negara Rp2.204 Triliun Dipakai Untuk Atasi 2 Masalah Ini

Bisnis.com, JAKARTA --Pemerintah akan mengarahkan belanja negara pada tahun 2018 yang direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun utamanya untuk pengurangan kemiskinan.

Selain itu, Presiden Joko Widodo menuturkan belanja negara akan difokuskan untuk menangani kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat.

"Yang akan dilakukan melalui peningkatan efektivitas program perlindungan sosial dan penajaman pada belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,"  ujarnya dalam pidato penyampaian nota keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (16/8/2017).

Selain itu, upaya peningkatan efektivitas dan penguatan program-program perlindungan sosial dilakukan melalui perluasan cakupan sasaran penerima manfaat Program Keluarga Harapan menjadi 10 juta keluarga, dan cakupan penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan sebesar 92,4 juta orang.

Dalam rangka penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran, Presiden menyampaikan pemerintah mengalihkan penyaluran bantuan pangan Rastra menjadi bantuan pangan nontunai dan juga akan diperluas penerima manfaatnya.

Untuk menjaga inflasi dan mempertahankan daya beli masyarakat, dia menambahkan Pemerintah juga tetap mengalokasikan subsidi BBM, listrik, pupuk, subsidi bunga untuk KUR dan perumahan, serta pelayanan publik.

Untuk peningkatan akses pendidikan, pemerintah akan melanjutkan kebijakan pemberian Kartu Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu siswa, serta alokasi bantuan operasional sekolah yang menjangkau 262,1 ribu sekolah umum dan madrasah di seluruh penjuru Tanah Air.

Masih dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah secara konsisten melakukan intervensi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis yang berakibat pada kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal pada bayi atau stunting.

"Hal ini mengingat seribu hari pertama kehidupan akan sangat memengaruhi tumbuh kembang anak, terkait dengan kemampuan emosional, sosial dan fisik, serta kesiapan untuk belajar, berinovasi dan berkompetisi," kata Presiden Jokowi.

Dia yakin program ini akan sangat penting untuk memperbaiki kualitas anak-anak Indonesia ke depan sebagai investasi kita di sumber daya manusia Indonesia.