Bisnis.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyatakan fokus kebijakan pemerintah pada tahun ketiga merupakan pemerataan ekonomi.
Jokowi menginginkan seluruh rakyat Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok tanah air bisa merasakan dampak pembangunan.
“Kita tidak ingin kesejahteraan hanya dinikmati seseorang atau sekelompok orang. Inilah janji kemerdekaan yang harus kita segera wujudkan,” ujarnya saat berpidato dalam sidang bersama DPD dan DPR di kompleks parlemen, Rabu (16/8).
Menurutnya, fokus pemerintahan tersebut bergerak lebih maju ketimbang fokus pada tahun tahun sebelumnya. Seperti misalnya fokus tahun pertama pemerintahan kabinet kerja yang lebih tertuju kepada transformasi fundamental perekonomian dan percepatan infrastruktur serta deregulasi pada tahun kedua pemerintahan presiden Jokowi.
Mulai 2017, pemerintah menitikberatkan kebijakan pada masalah pemerataan dan menekan ketimpangan. Tingkat kemiskisnan Indonesia pada Maret 2015 masih mencapai 28,59 juta jiwa. Sementara pada Maret 2017 menurun menjadi 27,77 juta jiwa.
Begitu juga dengan rasio Gini sebagai indikator pengukur kesenjangan. Rasio Gini pada September 2014 mencapai 0,414 sementara pada Maret 2017 menjadi 0,393.
Menurutnya inflasi Januari—Juli 2017 masih dalam level terkendali di tingkat 2,6%.Sementara pertumbuhan ekonomi masih berada di kisaran 5%.
“Kita harus memastikan pertumbuhan ekonomi rata rata 5% bukan hanya dinikmati segelintir orang, tapi bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.”
Oleh sebab itu, pembangunan bukan hanya perlu ditujukan kepada daerah perkotaan. “Tapi untuk seluruh anak bangsa, baik yang tinggal di pedesaan, daerah-daerah pinggiran, pulau-pulau terdepan, maupun kawasan perbatasan.”
.jpg?w=300&h=221)
