Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta koperasi unit desa membantu nelayan untuk dapat mengakses pinjaman dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Susi meminta KUD Mina Saroyo mengoordinasi nelayan memperoleh modal usaha mikro dan kecil dari badan layanan umum (BLU) itu, terutama nelayan kapal-kapal ukuran hingga 30 gros ton.
"Kita harus bisa membantu kapal nelayan ini menetas menjadi nelayan-nelayan kapal besar," katanya dalam siaran pers, Selasa (15/8/2017).
Susi menyebutkan LPMUKP memiliki dana kelolaan Rp500 miliar. Jumlah itu didampingi dana yang disiapkan BNI sehingga seluruhnya menjadi Rp1 triliun. Program itu diluncurkan untuk menanggulangi kesulitan nelayan mengakses layanan kredit untuk modal. Menurut dia, jika layanan kredit dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, industri kelautan dan perikanan akan lebih maju.
KKP akan memberikan bantuan uang pendampingan kepada KUD untuk dapat mengurus kredit bergulir bagi nelayan dengan menggandeng BNI yang tersebar di hampir seluruh Indonesia.
“Saya minta seluruh aparat pengguna daerah, departemen, aparat penegak hukum, memastikan bahwa keadilan itu ada dan pemerataan itu ada. Pinjaman bergulir juga harus sampai kepada yang berhak, bukan kelompok tertentu saja,” ujarnya.
Kepada nelayan setempat, Susi menekankan pentingnya menaati aturan. Dia meminta nelayan melaporkan ukuran kapal dengan benar dan alat tangkap yang digunakan tanpa kecurangan, serta membayar pajak secara tertib dan jujur.
“Perikanan menjadi tidak bisa memberikan kontribusi kepada keuangan negara karena banyaknya pemilik kapal yang melakukan markdown. Nah, ini tidak boleh lagi. Saya mohon aparat juga segera melakukan konsolidasi. Kalau tidak mau membereskan ukurannya, tidak boleh melaut,” ujarnya.
