Bisnis.com, JAKARTA - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) meminta pemerintah menyelesaikan masalah klasik distribusi BBM lebih dulu ketimbang mencabut subsidi solar untuk nelayan.
Ketua KNTI Marthin Hadiwinata mengatakan hingga kini BBM subsidi masih sulit dijangkau, baik oleh nelayan di Jawa maupun di luar Jawa, lebih-lebih di pulau-pulau kecil dan terluar.
"Jika penyebabnya pada distribusi, seperti tidak tepat sasaran dan dinikmati oleh segelintir tengkulak yang menguasai rantai produksi, maka solusi Menteri Susi [Susi Pudjiastuti] untuk mencabut subsidi BBM solar untuk nelayan adalah langkah yang tidak pintar dan gegabah," ujarnya, Selasa (2/8/2017).
Di sisi lain, lanjutnya, upaya konversi solar ke bahan bakar gas (BBG) berjalan lambat dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah. Informasi konversi solar menuju BBG tidak diketahui oleh nelayan, khususnya nelayan tradisional skala kecil yang merupakan mayoritas dari pemilik kapal perikanan di Indonesia. Apalagi, proses konversi BBM menuju BBG tidak pernah melibatkan organisasi nelayan.
KNTI mengusulkan empat hal kepada pemerintah daripada mencabut subsidi BBM untuk nelayan dengan kapal di bawah 30 gros ton.
Pertama, melibatkan organisasi nelayan dan memfasilitasi pembentukan koperasi nelayan untuk memperbaiki masalah distribusi BBM.
Kedua, memfasilitasi pembangunan solar pack dealer nelayan (SPDN) mini untuk nelayan armada tidak lebih dari 10 GT di kampung-kampung nelayan dan tempat pelelangan ikan. Langkah itu akan mengatasi penggunaan BBM subsidi oleh kapal perikanan besar.
Ketiga, penentuan lokasi pembangunan SPDN untuk nelayan harus dilakukan secara partisipatif, termasuk kelembagaan pengelolaannya.
Keempat, melakukan pengawasan penggunaan BBM bersubsidi terhadap kapal-kapal perikanan skala besar di atas 10 GT untuk tepat sasaran sesuai dengan skala usaha penangkapan.
