Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah akan meninjau ulang kepemilikan saham BUMN dalam konsorsium Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Kuat dugaan Pemerintah berupaya menurunkan porsi kepemilikan saham BUMN dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengemukakan saat ini rencana tersebut masih dikaji oleh kementerian terkait untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Sedang kita kaji, minggu depan akan kita dapat jawabannya. Nanti Menteri BUMN laporan ke Presiden, nanti Presiden akan evaluasi, baru diputuskan. Dan itu harus negosiasi lagi kepada China," kata Luhut usai menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (26/7/2017) sore.
Saat ini, sekitar 40% dari saham KCIC dimiliki oleh China Railway International dan 60% persen dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). PSBI itu sendiri merupakan perusahaan yang merupakan gabungan dari empat BUMN yaitu PT Kereta Api Indonesia, PT Wijaya Karya, PTPN VIII dan PT Jasa Marga.
Adapun, komposisi penyertaan saham pada PSBI adalah Wijaya Karya menguasai 38% atau Rp1,710 triliun, KAI dan PTPN VIII sebesar 25% atau Rp1,125 triliun dan Jasa Marga sebesar 12% atau Rp540 miliar.
Dia menuturkan, Pemerintah tidak mempermasalahkan apabila perusahaan Indonesia tidak lagi menjadi mayoritas dalam konsorsium tersebut. Luhut tidak mengonfirmasi atau membantah kabar yang menyebutkan bahwa Pemerintah ingin menurunkan saham BUMN dalam konsorsium itu hingga tersisa 10%.
"Karena kan ya itu kan seperti Inalum ya. Enggak apa-apa orang lain jadi majority. Nanti setelah 40 tahun kan kembali juga ke kita 100%," lanjutnya.
Pasalnya, Luhut mengatakan saat ini Pemerintah tengah berusaha mengurangi porsi APBN melalui BUMN yang masuk ke proyek tersebut dan mengalihkan ke proyek lain yang memiliki marjin lebih rendah.
"Sekarang kita sudah financial engineering, kita buat seperti dengan LRT. Kita kurangi nanti kalau ada orang mau masuk, investor masuk, untuk PMNnya. Sehingga, uang APBN yang masuk yang infrastuktur seperti itu. Jadi uang APBN itu akan lebih banyak masuk ke infrastruktur-infrastuktur yang ROI single digit."
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proyek tersebut memuat klausul perjanjian yang dilakukan dengan China Development Bank yang mewajibkan target minimum pembebasan lahan sebanyak 53% agar bisa mengajukan pinjaman.
Saat ini, tuturnya, Pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung diklaim telah melampaui target minimal 53%. "Iya, betul memang baru 55%," kata Rini usai rapat terbatas tentang Perkembangan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kantor Presiden, Selasa (25/7/2017).
Dia menjelaskan masih terdapat sejumlah hal yang harus diselesaikan. Presiden Joko Widodo meminta bantuan dari Badan Pertahanan Nasional maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar pembebasan lahan bisa segera rampung.
Rini mengungkapkan target penarikan pinjaman bisa dilakukan pada akhir pekan pertama Agustus 2017. Di sisi lain, penetapan lokasi akhir di DKI Jakarta bisa didapatkan hasilnya pada akhir bulan jni. "Jadi tadi dari Gubernur DKI juga sudah ada, Insya Allah semuanya lancar," ujarnya.
