Bisnis.com, JAKARTA - Pemilik barang diminta proaktif dalam menurunkan harga beli barang.
Ketua Umum DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) mengatakan tol laut memang bisa menurunkan disparitas harga di Indonesia bagian Timur dengan Indonesia bagian Barat. Hanya saja, dia melihat tol laut ini ada masalah karena muatan kembali kapalnya masih kosong.
"Ini menjadi PR pemerintah memberi fasilitas kepada pelaku usaha perdagangan bisa mengisi dan kami bekerjasama dengan dirjen laut untuk dapat di informasilan line ini kemana dan oleh siapa supaya kami bisa informasikan kepada seluruh pengurus di daerah," ujar Yukki di Jakarta Selasa (25/7/2017).
Menurut Yukki, tol laut adalah kapal berjadwal, sehingga segalanya harus direncanakan. Kalau semua stakeholder bisa bekerja sama dengan baik dan diinformasikan kepada pengguna barang sistem ini bisa berjalan dengan baik.
"Ini ada hal menarik juga kita harus ada sistem online informasi bisa disampaikan kepada pemilik barang dan kinerja pihak-pihak dan ini yang harus ditingkatkan," paparnya.
Yukki mengaku pada program tol laut segenap anggota ALFI sudah diinformasikan untuk terlibat. Pihak ALFI juga berkomunikasi dengan INSA sebagai asosiasi angkutan laut dan INACA untuk angkutan udara.
Menurutnya hal ini penting dilakukan karena industri logistik tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus bekerjasama antar asosiasi.
"Harus ada rekomendasi kepada pemerintah itu termasuk dalam tol laut, ini akan disambungkan dengan tol udara, ini harus terinformasikan terhadap pemilik barang, dan harga barang yang di tempat tujuan harus turun juga agar barang-barang tersebut didapatkan oleh masyarakat dengan harga yang sesuai," terangnya.
Dia pun mengevaluasi harga kontainer sudah turun signifikan. Namun penurunan yang signifikan belum sebanding dengan harga barang yang tidak turun.
"Berarti di sini ada yang menikmati. Transportasi itu mendukung pergerakan barang ini harus didukung semua pihak harus kerja sama dan itu juga harus para pemilik barang," tuturnya.
Dia mengatakan para pemilik barang juga harus mengisi beberapa komoditas agar harga barang bisa turun. Menurutnya, pihak angkutan hanya bisa mengikuti aturan Kemenhub sehingga biaya logistik. Namun belum ada perubahan harga dari pemilik barang.
"Seharusnya pemerintah cukup mengatur harga bahan pokok, sisanya biar diserahkan ke mekanisme pasar. Biar kalau harga semakin mahal, pembeli juga enggan membelinya, seperti itu saja," ujar Yukki.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan biaya logistik sudah mengalami penurunan, tapi dwelling time belum sepenuhnya turun. Dia pun mendorong agar dwelling time bertahan menjadi tiga hari.
Menhub Budi berjanji melihat siapa pihak-pihak yang tidak bisa menyelesaikan dalam 3 hari meminta mereka memperbaiki supaya tidak terhambat.
"Dwelling time turun tapi biaya logistik masih tinggi. Kita masih lihat ini masih tinggi karena double handling kita akan lihat dan akan petakan penyebab biaya tinggi apa saja," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
