Bisnis.com, JAKARTA –Indonesia meyakini implementasi agenda Sustainable Development Goals (SDGs) akan berperan mengentaskan kemiskinan.
Hal ini disampaikan Indonesia dalam Forum Tingkat Tinggi ECOSOC: Eradicating Poverty and Promoting Prosperity in a Changing World, di markas besar PBB, New York, Rabu (19/07).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah Indonesia telah menyiapkan tiga strategi utama untuk pengentasan kemiskinan melalui agenda SDGs.
Pertama, perlindungan sosial yang komprehensif. Kedua, penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Ketiga, mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan.
Menurutnya, tantangan dalam mengatasi kemiskinan multidimensional membutuhkan intervensi tidak hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi semata tapi juga konsistensi kita melaksanakan agenda SDGs.
"Ini menjadi jawaban relevan terhadap permasalahan pengentasan kemiskinan,” kata Bambang dalam siaran pers yang diterima Bisnis, Kamis (20/07).
Baca Juga
Indonesia sejauh ini, kata Bambang, telah berhasil mengurangi presentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 17,75% pada tahun 2006 menjadi 10,70% pada tahun 2016.
Kendati jumlah orang miskin, tingkat keparahan dan indeks kedalaman kemiskinan menurun, namun jumlah absolutnya masih cukup signifikan, sekitar 22,8 juta orang.
Salah satu langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan sosial yang komprehensif melalui implementasi Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan.
Jumlah penerima manfaat yang dicakup oleh skema ini pada tahun 2016 mencapai sekitar 172 juta orang atau 66,4% dari populasi.
“Program ini telah menjadikannya sebagai salah satu skema terbesar di dunia. Sistem Jaminan Sosial Nasional juga telah diterapkan di sektor pendidikan, kesejahteraan sosial, dan ketenagakerjaan,” ujar Kepala Bappenas.
Lebih lanjut, dia menuturkan pemerintah akan memperkuat tiga pilar, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan peluang ekonomi dan mata pencaharian yang layak serta berkelanjutan, dan ekosistem yang mendukung.
Pilar pertama akan diwujudkan melalui indikator kehidupan sehat dan sejahtera (kesehatan), kedua, ketahanan pangan dan ekosistem pertanian yang berkelanjutan, pendidikan berkualitas dan ekosistem laut (perikanan).
Sementara itu, pilar kedua akan direalisasikan melalui industri, inovasi dan infrastruktur serta manajemen kelautan yang berkelanjutan.
Dalam hal ini, Bambang memaparkan pemerintah akan menciptakan ekosistem pendukung berupa kesetaraan gender, kemitraan, pembiayaan, kebijakan dan ketersediaan data.
Kemitraan Lintas Sektor
Dia juga menekankan pentingnya kemitraan di semua sektor, termasuk aktor pemerintah dan non-pemerintah di tingkat nasional dan daerah guna mendukung terwujudnya agenda SDGs.
Salah satu contohnya adalah penggunaan mekanisme cashless di Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sejahtera dan Transfer Tunai Bersyarat melalui Program Keluarga Harapan.
“Kebijakan ini memerlukan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan sektor ritel dan perbankan."
Kepala Bappenas menyakini mekanisme ini dapat meningkatkan akurasi target, mengurangi kecurangan, dan mendorong keterbukaan terhadap akses keuangan.
Dia menjelaskan, untuk membiayai pelaksanaan SDGs, Indonesia terus meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
Pada saat bersamaan, untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, Undang-Undang Pengampunan Pajak telah diimplementasikan. Pembiayaan alternatif lainnya dimobilisasi dari dana filantropi dan bisnis serta dana sosial keagamaan.
Selanjutnya, dia mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyiapkan panduan untuk green banking dan green financing untuk mendukung program pembiayaan berkelanjutan.
