Bisnis.com, JAKARTA—Komite Ekonomi dan Industri Nasional mendukung langkah pemerintah mengurangi kesenjangan dengan membangkitkan peran koperasi.
Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta menyatakan koperasi mampu salah satu alat yang mampu mendorong pemerataan sekaligu mengentaskan kemiskinan.
“Pada akhirnya, yang diharapkan adalah tingkat ketimpangan yang semakin sempit,” ujar Arif dalam siaran pers, Sabtu (15/7).
KEIN mencatat peran koperasi masih sangat potensial untuk dikembangkan lantaran koperasi yang ada di dalam negeri baru mencapai 150.223 unit. Peran usaha koperasi terhadap produk domestik bruto baru mencapai 2,31%. Hanya saja, volume usaha koperasi pada 2015 tercatat senilai Rp 266,13 triliun.
“Ini menunjukkan peluang untuk mengembangkan koperasi masih sangat terbuka lebar,” ujar Arief.
Menurutnya, peningkatan peran koperasi dalam ekonomi nasional pada akhirnya bertujuan untuk mengurangi konglomerasi elit. Sebab laporan Credit Suisse mencatat adanya ketimpangan pada struktur ekonomi Indonesia, yakni 1% penduduk menguasai 49,3% kekayaan nasional. Bahkan, laporan yang sama menyatakan 10% penduduk terkaya Indonesia menguasai 75,7% kekayaan nasional.
Baca Juga
Sejalan dengan data itu, data Lembaga Penjamin Simpanan per April 2017 mencatat total simpanan di perbankan Indonesia dikuasai 0,12% orang terkaya Indonesia. “Dan jumlah itu hanya ada dalam 239.215 buku rekening,” ujar Arif.
Ditambah lagi, laporan Otoritas Jasa Keuangan pada triwulan keempat 2016 mencatatkan sebanyak 66,2% total aset sistem jasa keuangan atau setara 84,7% aset perbankan di Indonesia, hanya dikuasai 44 kelompok konglomerasi keuangan. Menurutnya, kondisi itu memperlihatkan situasi ketimpangan yang cukup serius dari sisi penguasaan aset.
Arief menyatakan koperasi sudah sepantasnya kembali dijadikan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Pemerintah memiliki kesempatan besar untuk mewujudkannya.
Langkah itu bisa dimulai dengan membangkitkan peran koperasi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa. Menurutnya, strategi itu juga bakal sejalan dengan program pemerintah, yaitu reforma agraria dan redistribusi aset. “Pada akhirnya, yang kita harapkan adalah tingkat ketimpangan yang semakin sempit. Dan koperasi harus dijadikan pelaku utama dalam ekonomi berkeadilan,” ujar Arif.