Pemprov Jateng Berharap Pusat Lebih Bijak Impor Tembakau

Bisnis.com, SEMARANG—Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingatkan pemerintah pusat agar mengedepankan tembakau lokal sebelum memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan tembakau impor.

Saat ini produksi tembakau nasional terus digenjot, tapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sisanya, pemerintah harus dicukupi melalui impor.

“Saya sudah bilang sama Mas Enggar [Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan], tolong kalian impornya ditahan sampai musim panen selesai, ngrajang selesai, proses pembelian kira-kira selesai. Kurangnya berapa kira-kira, baru impor,” katanya saat Rapat Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertembakauan dengan Panitia Khusus RUU Pertembakauan DPR RI, dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng, Rabu (12/7).

Ganjar memberi masukan, komposisi ekspor dan impor bisa dirumuskan secara kuantitatif. Apabila rumusan itu bisa disepakati, menurutnya, bisa menjadi solusi. Mengingat, potensi bisnis tembakau di dunia sangat besar. Sayangnya Indonesia tidak bisa memainkannya karena terbentur banyak aturan politis di tingkat dunia.

Seperti pembatasan kadar nikotin yang hanya 1,5 mg dan tar tidak boleh lebih dari 30 mg. Padahal, kualitas tembakau dalam negeri tidak kalah dengan negara lain. Ganjar mencontohkan jenis tembakau srintil dari Temanggung yang ditemukan pada 2015 dan memiliki kualitas terbaik di dunia.

“Bicara Temanggung itu legend. Tembakau Srintil ada dimana? Tunjukkan. Srintil itu Gusti Allah urusannya. Kenapa bisa disrintilkan. Secara geologis dan klimatoligi orang bisa melihat. Tapi Tuhan tidak memberikan di banyak tempat dan harganya mahal, Rp1 juta per kg. Maka ketika itu bisa ada dan ini dibunuh, selesailah kita,” tuturnya.

Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jawa Tengah Wisnu Broto menyampaikan, petani sanggup menyediakan tembakau sebesar 80% dari kebutuhan nasional. Pihaknya mensimulasi, jika kebutuhan bahan baku rokok sebanyak 360 miliar batang. Jika setiap batang dibutuhkan satu gram tembakau, maka dibutuhkan 360 ribu ton.

“Produksi tembakau dalam negeri kita, menurut catatan sebesar 225.000 sampai 250.000 ton. Artinya kurang sehingga dibutuhkan impor,” tutur dia

Meski ada peluang impor, Wisnu mewanti-wanti agar impor hanya dilakukan ketika stok tembakau petani sudah terbeli pabrikan semua. Jumlah impor cukup sesuai kebutuhan pabrik saja.

Dia berpendapat, impor tembakau semakin tahun semakin besar. Pada 2003 lalu, pemerintah hanya mengimpor 28.000 ton. Pada 2010 menjadi 96.000 ton dan pada 2012 meningkat diatas 150.000 ton. Jika ini tidak dikendalikan, akan mematikan petani tembakau.

Untuk melindungi pengusaha rokok skala kecil, lanjutnya, Wisnu juga meminta agar ada disparitas besaran tarif cukai dengan rokok yang menggunakan bahan baku impor. Apabila sama seperti sekarang, maka pengusaha kecil jelas kalah.

Sementara itu, Ketua Pansus UU Pertembakauan Bambang Hariyadi menyampaikan, RUU Pertembakauan adalah inisiatif dewan. RUU ini dirasa perlu karena peraturan pertembakauan yang sudah ada tersebar, sehingga sifatnya tidak komprehensif. Kehadirannya jika sudah disahkan, diharapkan bisa mengakomodasi pihak pro maupun kontra.

“Kami harus bisa mengakomodir pihak pro dan kotra. RUU harus bisa menjadi jalan tengah bagi yang kontra terhadap tembakau dan sekaligus memikirkan petani tembakau. Dalam RUU ada sistem pembagian cukai dimana ada hasil yang akan disalurkan ke fasilitas kesehatan yang selama ini belum tersentuh,” ujar dia