Bisnis.com, JAKARTSudarto, Direktur Direkrotat IKM Pangan, Barang dari Kayu dan Furniture Kementerian Perindustrian, mengatakan pelaku IKM mebel memandang beberapa kebijakan pemerintah perlu dimudahkan dan diharapkan tidak membebani pelaku usaha, salah satunya biaya SVLK. Kemenperin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, akan melihat permasalahan ini secara menyeluruh supaya tidak menjadi beban berat.
“Kalau IKM tidak dibantu, mereka akan mutung dan berhenti. Makanya, kami tetap pikirkan [untuk membantu biaya SVLK],” ujarnya di Jakarta, Senin (10/7/2017).
Sudarto menyatakan bantuan biaya SVLK akan diberikan secara langsung untuk jangka pendek bagi pelaku IKM yang tidak mampu memperpanjang sertifikat SVLK, tetapi berpotensi ekspor. Dia menyebutkan di Solo, Jawa Tengah, misalnya terdapat empat IKM mebel yang akan dibantu karena berpeluang ekspor.
Untuk perpanjangan sertifikat SVLK, pengusaha mebel membutuhkan dana sekitar Rp40 juta. Apabila pengusaha tersebut hanya mampu ekspor dalam jumlah yang kecil, maka biaya tersebut akan menjadi beban yang berat bagi pengusaha karena tidak sepadan dengan nilai barang yang diekspor.
Selain membantu dari sisi biaya, pemerintah juga bakal menyediakan bahan baku kayu legal untuk pelaku IKM mebel, misalnya melalui koordinasi dengan Perum Perhutani. Kemenperin juga mendorong para pengusaha IKM mebel untuk membuat perhimpunan.
Saat ini, di Solo telah ada KIMKAS atau Komunitas Industri Mebel dan Kerajinan Kayu Soloraya (KIMKAS) yang terdiri dari 40 eksportir. Sudarto menuturkan dengan berkumpulnya para pelaku usaha ini, posisi tawar mereka akan meningkat.
“Misalnya dulu si A hanya mampu lelang ke Perhutani sebanyak 50 meter kubik sampai 100 meter kubik. Nah, dengan adanya perhimpunan, kalau besok ada peluang potensi pasar yang besar, mereka bisa lelang 1.000 meter kubik,” katanya.
