Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berupaya merealisasikan Program 1 Juta Rumah, namun sampai saat ini program tersebut belum bisa dieksekusi karena memiliki kendala.
Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian PUPR, Lana Winayanti mengatakan, properti masih menjadi salah satu sektor utama pembangunan nasional.
Menurut data BPS, sektor properti Indonesia berkontribusi 3,12% terhadap PDB pada kuartal pertama 2017. Hal ini sebenarnya masih bisa dimaksimalkan lagi dengan adanya investasi yang sejalan dengan program pemerintah.
"Investasi di sektor properti akan meningkat sejalan dengan meningkatnya PDB. Di sisi sosial, sektor perumahan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok," ujar Lana dalam acara “2nd Property and Mortgage Summit 2017, di Hotel Kempinski, Jakarta pada Selasa (16/5/2017).
Properti menjadi sektor yang menjanjikan pada masa yang akan datang. Sektor ini juga sebagai pencipta lapangan perkerjaan, perluasan sistem keuangan dan perwujudan kesejahteraan nasional.
"Pembangunan perumahan di Indonesia masih mengalami tantangan berat mengingat terkait masih besarnya backlog, dan kurangnya ketersediaan rumah layak huni yang mencapai 7,4 persen unit pada tahun 2014 berdasarkan konteks perhunian," kata Lana.
Pada sisi lain masih terdapat 3,4 juta rumah yang tidak layak huni. Kebutuhan rumah akibat pertumbuhan keluarga baru diperkirakan mencapai 800 ribu unit per tahun.
Untuk mengatasi masalah tingginya backlog , Presiden Jokowi telah mencanangkan Program 1 Juta Rumah.
Dikatakan, sebagai dukungan terhadap progam itu, pemerintah mengeluarkan berbagai fasilitas seperti, pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, subsidi bunga kredit perumahan, subsidi bantuan uang muka, pembebasan pajak PPN untuk rumah sederhana, dan memperbaiki fasilitas sarana-prasarana untuk rumah sederhana.
"Masih banyak kendala untuk Program 1 Juta Rumah. Sejauh ini belum ada lahan khusus untuk masyarakat berkemampuan rendah (MBR) karena harga tanah sangat mahal khususnya ketersediaan lahan perumahan MBR di perkotaan terus berkurang. Daya beli konsumen rendah, proses sertifikasi tanah sulit, menjadi alasan lainnya," katanya.
Salah satu kunci program ini adalah sinergi antara stakeholder yang terlibat. Tahun ini penyediaan rumah yang dapat disubsidi langsung oleh pemerintah pusat berkisar 10%-15% dari target 1 juta rumah. Bantuan pembiayaan perumahan sekitar 35%-40% dari target 1 juta rumah per tahunnya.
