Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenko Kemaritiman Gelar Rakornas Bahas Tol Laut & Infrastruktur

Guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi Maritim atau Rakornas 2017 di Taman Mini Indonesia Indah.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) bersama Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan (tengah) dan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna terkait pagu indikatif RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4)./Antara-Puspa Perwitasari
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) bersama Menko bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan (tengah) dan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan berbincang sebelum Sidang Kabinet Paripurna terkait pagu indikatif RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4)./Antara-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA - Guna mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi Maritim atau Rakornas 2017 di Taman Mini Indonesia Indah.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan memberikan laporan mengenai capaian program-program prioritas di bidang kemaritiman yang telah berjalan.

Adapun pencapaian tersebut antara lain pengurangan dwelling time dan biaya logistik di pelabuhan, nilai tambah pemanfaatan sumberdaya alam, serta pencapaian program pariwisata melalui penetapan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

Tak lupa, Menko Luhut pun menyampaikan pencapaian program bidang kemaritiman yang memiliki misi pemerataan.

"Program-program tersebut antara lain Tol Laut, pembangunan Infrastruktur di luar Jawa termasuk elektrifikasi serta pembangunan pulau-pulau terdepan," ungkap Luhut, Kamis (4/5/2017).

Sebagai informasi, visi Presiden Joko Widodo memiliki menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia telah ditegaskan melalui pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS) tanggal 13 November 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar.

Guna memberikan acuan penyusunan program dan kebijakan di bidang kemaritiman, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

Dokumen Nasional ini menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper