Bisnis.com, WASHINGTON DC -- Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde menyatakan kebijakan fiskal yang ditempuh Indonesia sejauh ini tepat untuk menunjang upaya Pemerintah mengatasi ketimpangan.
“Saya tahu Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani [Indrawati] sudah bertekad untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi. Kebijakan fiskal yang dia terapkan, usahanya untuk mendatangkan pemasukan bagi negara melalui amnesti pajak adalah langkah yang bagus untuk membuka ruang fiskal di masa mendatang,” ujarnya di sela-sela jumpa pers IMF Spring Meeting di Washington D.C., Kamis (20/4/2017) waktu setempat.
Lagarde menilai reformasi struktural dan kebijakan fiskal harus dilanjutkan dengan semangat yang sama. Menurutnya, perekonomian ekonomi Indonesia saat ini tumbuh dengan baik.
“Perkiraan kami ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% pada tahun ini, dan 5,3% pada tahun depan. Sangat jelas Indonesia merupakan salah satu negara dengan tekad tinggi untuk mengurangi ketimpangan,” ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik, pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur dengan gini ratio tercatat 0,394. Angka itu menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2016 yang tercatat 0,397. Adapun jika dibandingkan dengan gini ratio September 2015 yang mencapai 0,402, realisasi September 2016 turun sebesar 0,008 poin.
Dalam pernyataan resmi sebelunya, IMF menilai pada tahun lalu pemerataan di Indonesia semakin baik. Menurut IMF reformasi pajak merupakan hal penting untuk menunjang upaya pemerintah Indonesia mengurangi ketimpangan.
Baca Juga
“Itu tantangan besar karena rasio pajak di Indonesia sangat rendah.” (Galih Kurniawan)
Caption Foto: Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF (kanan), didampingi David Lipton, Deputi I Direktur Pelaksana IMF, saat memberikan keterangan pers di sela-sela IMF Spring Meetings 2017 di Washington D.C., AS, Kamis (20/4) waktu setempat. (Galih Kurniawan)
