Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan galangan kapal meminta lelang pengadaan kapal perikanan bantuan pemerintah segera dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu.
Hingga Senin (17/4/2017), lelang e-katalog belum juga dimulai. Wakil Direktur Utama PT Siagan Boats Andrew Jost mengatakan perusahaannya belum menerima pengumuman lelang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Padahal, dia berharap dapat mengerjakan proyek baru mulai awal tahun mengingat galangan kapal di Makassar, Sulawesi Selatan, itu mengantongi kontrak di e-katalog hingga Juli 2017.
"Saya berharap purchasing (kontrak pembelian) dimulai awal tahun sehingga kami bisa siap-siap," kata Andrew saat dihubungi.
Tahun lalu, Siagan Boats membangun 13 kapal penangkap ikan bantuan pemerintah berukuran 30 gros ton dengan nilai kontrak Rp19 miliar. Namun, karena kontrak pembelian baru dilakukan September, pengerjaan kapal baru selesai akhir tahun sehingga distribusi ke koperasi nelayan baru dilakukan awal Januari 2017. Kapal-kapal itu dikirim ke beberapa daerah, seperti Gorontalo, Donggala, Kendari, Talaud, dan Saumlaki.
Imbasnya, karena realisasi kontrak masuk ke tahun anggaran baru, pembayaran dari KKP ke Siagan Boats belum cair 100%. Andrew menyebutkan sisa pembayaran yang belum direalisasikan KKP sekitar 6% dari nilai kontrak.
Dia berharap tahun ini dapat menggarap 10 unit kapal bantuan pemerintah berukuran 70-100 GT.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam konferensi pers, Rabu (12/7/2017), mengatakan lelang pengadaan kapal bantuan sebanyak 1.048 unit senilai Rp467,4 miliar sudah berjalan. KKP, kata dia, melakukan dua sistem lelang tahun ini.
Pertama, lelang e-katalog untuk kapal berbobot kurang dari 5 GT hingga 30 GT. Kedua, lelang secara terbuka untuk kapal berukuran di atas 30 GT.
"Saya lelang terbuka karena memang kekuatan galangannya enggak sampai. Yang kemarin terdaftar di e-katalog enggak sampai," kata Sjarief.
Mengenai pembayaran kontrak 2016, sambungnya, KKP akan melunasi kekurangan pada tahun anggaran 2017. Tahun lalu, kementerian itu mengadakan 1.719 unit kapal bantuan senilai Rp900 miliar, tetapi hanya terbangun 754 unit.