Bisnis.com, MATARAM -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan kepada daerah untuk melakukan pendekatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2018 dilakukan dengan pelaksanaan kebijakan money follow program.
Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan Bappenas Taufik Hanafi mengatakan penguatan tersebut tetap dilaksanakan dengan pendekatan holistik-tematik, dan integratif-spasial dengan memperhatikan pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan penganggaran RKP 2018, penguatan perencanaan berbasis wilayah, serta penguatan integrasi sumber pendanaan.
"Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, diperlukan langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran," ujar Taufik dalam acara Musrenbang NTB di Mataram, Kamis (6/4/2017).
Taufik menyebut, target pertumbuhan ekonomi 2018 dari sisi produksi secara nasional diprediksi berasal dari enam sektor utama yaitu industri pengolahan terutama non-migas, pertanian, perdagangan, informasi dan komunikasi, konstruksi, dan sektor jasa keuangan.
Sementara itu, tiga sektor prioritas yang akan ditingkatkan peranannya dalam pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan yaitu industri pengolahan, pertanian, dan sektor pariwisata.
Untuk wilayah Bali Nusa Tenggara, laju pertumbuhan ekonomi pada 2018 diprediksi berada pada angka 6,22%, dengan tingkat kemiskinan yang diprediksi sekitar 13,87% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,80%.
Angka tersebut dinilai mampu berkontribusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang ditarget masuk dalam rentangan 5,4% hingga 6,1%.
"Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,4% hingga 6,1%, maka pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat tumbuh sebesar 6,15% – 6,80%, dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,34%, dan tingkat pengangguran sebesar 3,40%," ujar Taufik.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor perdagangan besar dan eceran, dengan kontribusi total sebesar 53,97%.
Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan ketiga sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat.
.jpg?w=300&h=221)
