DEFISIT PERDAGANGAN DENGAN INDONESIA : Wapres JK Minta Amerika Introspeksi

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginstruksikan adanya investigasi atas defisit neraca perdagangan negeri Paman Sam dengan 16 negara, termasuk Indonesia.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Amerika Serikat untuk introspeksi, mengingat defisit perdagangan dengan Indonesia diakibatkan oleh barang yang diimpor ke negara itu lebih murah, dibandingkan dengan harga barang-barang di AS.

"Amerika harus introspeksi, kenapa kita kurang mengimpor barang dari Amerika, karena mereka mahal," katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (4/4/2017).

Menurut Kalla, sebetulnya defisit perdagangan dalam perdagangan dunia adalah hal biasa.

Dia mengatakan banyak negara yang tidak mampu memproduksi barang tertentu di dalam negerinya mengalami defisit perdagangan, namun hal itu dinilai fair.

Indonesia sendiri mengeskspor banyak produk garmen dan alas kaki dari AS, sementara Indonesia mengimpor pesawat Boeing dan mesin lainnya yang pengadaanya tidak bisa disanggupi dari dalam negeri.

"Amerika sendiri yang menyodorkan perdagangan bebas selama ini, sebagai unsur negara yg kapitalis memang harus perdagangan bebas. Sekarang malah menyesalkan. Padahal fair trade ini ada yang menjamin, seperti WTO," katanya.

Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang berisi memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki negara-negara yang bertanggung jawab atas defisit neraca perdagangan AS yang nilainya mencapai hampir US$ 50 miliar.

Beberapa negara yang disebut dalam daftar tersebut di antaranya: Jepang, Jerman, Meksiko, Irlandia, Vietnam, Italia, Korea Selatan, Malaysia, India, Thailand, Prancis, Swiss, Taiwan, Indonesia, dan Kanada.

Perintah eksekutif ini bertujuan untuk melindungi perekonomian AS dari politik dumping (harga barang ekspor lebih murah dibanding harga barang di negara produsen) yang dilakukan negara partner dagang atau currency manipulation (manipulasi kurs) agar harga barang dari negara partner menjadi lebih murah.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa pemerintahnya akan menelusuri "importir asing yang curang" sebelum menandatangani perintah eksekutif itu.

"Dia tidak bisa mengatakan kalau indonesia curang. Curang kenapa? Kalau dikatakan curang, bagian mana yang curang," ujarnya