Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) senilai Rp3.700/kg dapat diterapkan dalam pembelian gabah petani dengan kadar air hingga 30%.
"Kami sudah keluarkan Permentan (Permentan 03/2017)-nya. Kadar air 25% hingga 30% Gabah Kering Panen (GKP) tetap dibeli dengan harga Rp 3.700/kg dan fleksibilitas pembelian gabah hingga 30% kadar air diserap pemerintah dengan harga pembelian Pemerintah (HPP) GKP, yaitu Rp3.700/kg," kata Amran saat menghadiri panen raya padi di Desa Tri Tunggal, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (7/3/2017).
Oleh karena itu, Mentan meminta Perum Bulog untuk membeli gabah petani dengan Harga Pembelian Pemerintah(HPP) yang sudah ditetapkan pemerintah, yakni Rp3700/kg untuk jenis GKP.
"Dijamin, beras gabah di kirim ke Bulog pasti akan diterima. Harga Rp3.700 berlaku di seluruh Indonesia," ujarnya melalui keterangan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Pertanian.
Mentan menyatakan, tidak hanya meminta Bulog untuk menerima gabah milik petani dengan HPP, namun juga kepada para kepala desa dan babinsa (bintara pembina desa)untuk mengawal pengiriman gabah ke Bulog sebagai upaya percepatan penyerapan gabah petani.
Menurut dia, gudang Bulog tidak boleh kosong dan apabila penuh, BUMN itu harus mencarikan gudang milik pihak mana pun agar semua gabah petani terserap.
"Tidak ada alasan Bulog tidak menerima. Jangan biarkan rakyat berteriak. Tidak ada alasan beras tidak diterima, dan tidak ada lagi alasan petani dirugikan," katanya.
Amran menyatakan siap merealisasikan target penyerapan gabah petani minimal empat juta ton setara beras dalam waktu enam bulan yakni Maret hingga Agustus 2017 sebagaimana diminta Presiden Joko Widodo.
"Bulog telah meningkatkan serapan dari 200 ton per hari menjadi 14.000 ton. Tapi kami ingin tingkatkan lagi, kita ingin 20.000 sampai 30.000 ton per hari," tutur dia.
Sementara itu, Direktur Sumberdaya Manusia dan Urusan Umum Perum Bulog, Wahyu Suparyono mengatakan pihaknya siap menyerap berapa pun gabah petani, yang mana untuk di Jawa Timur, sebanyak satu juta ton dari target nasional empat juta ton setara beras.
"Sesuai dengan perintah Menteri Pertanian, kami siap serap berapa pun gabah yang dihasilkan petani sesuai HPP. Kadivre dan Kasubdivre di daerah yang tidak sanggup, kami tidak main-main akan segera copot. Ini komitmen kami," ujar Wahyu.
Sementara itu, Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Mayjend TNI. Komaruddin Simanjuntak menegaskan TNI akan membentuk satgas sergab (serap gabah) guna mempercepat penyerapan gabah petani.
Satgas tersebut juga untuk menindak tegas pihak-pihak yang membeli gabah petani tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
"Ini perintah Panglima tertinggi(Presiden Jokowi)melalui Menteri Pertanian. Kita akan kawal petani kita dengan cara membentuk satgas sergap. Kita akan dirikan posko di semua lokasi panen petani. Satgas beranggotakan pihak dinas pertanian dan babinsa," tegasnya Dia meminta babinsa melaporkan apabila ada pihak yang permainkan harga gabah. Setelah dari Kabupaten Lamongan, Menteri Pertanian dijadwalkan melakukan panen raya padi dan percepatan serapan gabah petani ke Kabupaten Bojonegoro dan Ngawi pada Rabu (8/3).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
