Bisnis.com, JAKARTA - Tahun ini terdapat tambahan listrik yang berasal dari empat proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi ditargetkan akan beroperasi secara komersial dengan kapasitas total 215 mega watt di tahun ini.
Direktur Panas Bumi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Yunus Saefulhak mengatakan pada 2017 terdapat empat proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang mulai menghasilkan setrum.
Keempat proyek tersebut yakni Sarulla Unit I (Medco Energi) di Sumatera Utara dengan kapasitas 110 mega watt (MW) pada akhir Februari. Kemudian, pada Juni PLTP Karaha Bodas, Jawa Barat (Pertamina Geothermal Energy) berkapasitas 30 MW dan PLTP Ulubelu Unit 4 (Pertamina Geothermal Energy) berkapasitas 55 MW. Terakhir, Sorik Marapi Moduler (KS Orka Renewables Pte Ltd Singapura), Sumatera Utara sebesar 20 MW. Dengan demikian, jika ditotal terdapat tambahan 215 MW di tahun ini.
Saat ini kapasitas terpasang PLTP di Indonesia baru 1.513,5 MW termasuk penambahan dari beroperasinya PLTP Ulubelu Unit 3berkapasitas 55 MW dan Lahendong Unit 5 20 MW.
"Jadi totalnya 215 MW [yang beroperasi tahun ini]," ujarnya di Jakarta, Senin (20/2).
Terkait proyek-proyek baru yang akan ditawarkan kepada investor, Yunus menyebut masih menanti beleid baru. Adapun, Peraturan Pemerintah tentang Pemanfaatan Panas Bumi saat ini sedang berproses di Sekretariat Negara. Beleid tersebut nantinya turut mengatur formulasi baru harga listrik bersih yang bersumber dari panas bumi.
Padahal, belum lama ini pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri No.12/2017 yang mengatur harga jual listrik bersih dipatok maksimum 85% dari biaya pokok produksi (BPP) masing-masing daerah. Pemerintah menganggap khusus listrik dari panas bumi, terdapat potensi penambahan harga karena risikonya lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pencarian sumber panas bumi atau eksplorasi.
Penyusunan formula baru harga untuk listrik bersih kembali dikaji menyusul arahan dari Presiden Joko Widodo yang menginginkan harga listrik murah dan tidak membebani anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN) melalui subsidi.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan harga listrik berbasis energi baru terbarukan di Indonesia tidak kompetitif dengan listrik yang berasal dari energi fosil. Untuk itu, pihaknya bakal menekan tariff listrik agar murah dan bersaing dengan energi lainnya.
"Kan itu sebagai basic hukumnya. Itu sekarang sudah di-paraf-in kalau kemarin parafnya baru berapa, itu sekarang udah lima parafnya. Lima Kementerian sudah memparaf."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
