Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) meminta pemerintah melakukan revisi pada regulasi transportasi yang belum mengakomodasi angkutan barang, hanya angkutan penumpang orang.
Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum DPP ALFI mengatakan tingginya harga komoditas bukan salah biaya logistik. Dia bahkan mengatakan kunci menurunkan harga komoditas adalah keinginan serius dari pemerintah dalam mengefisiensi biaya logistik.
"Ini aturan transportasi saja hanya untuk orang angkutan orang, untuk barang tidak ada," jelas Yukki dalam Diskusi Terbatas 'Harga Komoditas Tinggi, Salah Logistik?' di Wisma Bisnis Indonesia, Rabu (8/2/2017).
Dia menyebutkan pemerintah harus serius untuk melakukan efisiensi biaya logistik yang saat ini sebesar 24% dari produk domestik bruto. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan suku bunga yang membebani penyedia jasa dalam mengembangkan usaha.
Meskipun demikian, Yukki juga menjabarkan sejumlah prestasi pemerintah yang berhasil mengefisiensi biaya logistik. Misalnya, pengiriman kontainer ke Sorong, Papua, pada tujuh tahun lalu sekitar Rp20 juta, sekarang harganya sudah menjadi Rp12 juta.
Dia menjelaskan pemerintah belum menyusun sistem logistik yang terintegrasi. Sehingga lembaga dan instansi yang berwenang atas logistik sangat banyak.
Misalnya, saat ini pemerintah mensosialisasikan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN). Dia mencemaskan, nantinya setiap komoditas akan membuat sistem logistik sendiri.
Seharusnya menurut Yukki pemerintah bukan membuat sistem logistik per komoditas tetapi membuat kementerian khusus yang menangani logistik.
"Kita tidak dalam upaya menurunkan biaya logistik, tetapi bagaimana mengefisiensi biaya setiap komoditas. Karena setiap komoditas itu berbeda, tidak mungkin harga emas sama dengan harga komoditas lain," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
