Bisnis.com, JAKARTA— Bagi pelaku usaha, berlakunya PMK 213/03/2016 menimbulkan rasa adil karena adanya kepastian dan transparansi.
Namun, Direktur Keuangan PT. Kalimantan Jawa Gas Sahat P. Simarmata tak menampik jika masih ada kekhawatiran terkait kerahasiaan data pelaku usaha terutama soal kebijakan harga.
“Nyawanya bisnis kan disitu,” ujarnya saat ditemui di Graha Akuntan Indonesia, Jakarta, Kamis (2/2).
Dia mengakui jika praktik transfer pricing kerap kali menjadi godaan bagi pebisnis.
Pasalnya, dengan melakukan transfer pricing maka pajak yang dikenakan lebih kecil dibandingkan dengan telah ditetapkan pada umumnya.
“Ya memang itu suatu godaan, baik lokal maupun antar negara. misalnya di Singapura, tapi dengan adanya PMK ini kami senang karena ada kepastian, ada transparansi. Jadi kita gak tergoda, toh orang lain juga berbuat hal yang sama, lebih fair,” katanya.
Sementara itu, terkait transfer pricing, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan praktik tersebut secara teori memang diperbolehkan.
Namun karena banyak pihak yang menyalahgunakan maka praktik transfer pricing itu menjadi bumerang bagi negara lantaran mengurangi penerimaan pajak.
Tak hanya itu, penyalahgunaan transfer pricing itu juga memberikan dampak negatif secara luas sehingga bila ada motif untuk mengurangi laba dengan cara-cara yang tidak benar maka harus berikan sanksi.
“Kalau uang negara bisa masuk dari sana, untuk memperbaiki kesenjangan, infrastruktur, kan bagus sekali. Jadi public fund ini harus benar,” katanya.
Oleh karena itu, dia menganggap jika PMK yang telah berlaku pada akhir tahun kemarin, bisa menjadi alternatif pasca berakhirnya program amnesti pajak.
“Sangat tepat momentumnya karena kita sudah tiga bulan lagi mengakhiri amnesti pajak Nanti setelah itu kami akan punya gebrakan-gebrakan baru,” tukasnya.
