Bisnis.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali implementasi money follows program. Siang ini di Istana Bogor, presiden menggelar rapat terbatas tentang integrasi perencanaan dan penganggaran untuk optimalisasi pembangunan nasional.
Sejumlah menteri hadir, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasiun Jonan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Dalam pengantar rapat, presiden mengatakan tidak mau mengulang terus lagu lama, perencanaan dan penganggaran yang tidak rampung, tidak sinkron antara rencana dan implementasi anggaran. "Seolah-olah ini ada dua rezim, rezim perencanaan dan rezim penganggaran," kata presiden, Selasa (31/1/2017).
Oleh karena itu, kebijakan money follows program harus betul-betul dijalankan. Money follows program adalah pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Dengan money follows program, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (money follows function). Tradisi ini diterapkan sejak medio tahun lalu, saat menteri keuangan dijabat Bambang Brodjonegoro. "Jangan sebatas label, diberi label money follow program, tapi dalam praktiknya tetap money follows function," ujar presiden.
Presiden meminta Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul mengawal proses ini terutama dalam pertemuan trilateral setiap kementerian dan lembaga.
"Saya juga ingin tidak lagi forum-forum pertemuan hanya penuhi prosedur administrasi saja, tapi betul-betul konkret, bisa real, betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong prinsip money follow progam, terutama untuk pendanaan program-program prioritas negara kita," tutur presiden.
Menurutnya, Alokasi anggaran oleh masing-masing kementerian dan lembaga harus dicermati secara rinci dan dikaitkan dengan pencapaian sasaran prioritas yang telah berkali-kali dia sampaikan.
"Bongkar penyakit ego sektoral, cara berpikir yang terkotak-kotak yang akan memperlambat proses. Dan sebaliknya, Bappenas juga tidak boleh lagi terperangkap gaya sektoral atau bahkan perpanjangan tangan dari sektoral," ucap presiden.
Lagi, dia menegaskan agar Bappenas dan Kementerian Keuangan betul-betul menjadi penjaga prinsip program prioritas, menjaga dijalankannya money follow program.
Presiden juga meminta penyederhanaan proses yang rumit dan bertele-tele serta membangun komunikasi lintas kementerian dan lembaga, mengembangkan sistem informasi berbasis IT untuk mendukung proses perencanaan anggaran yang terintegrasi.
