Bisnis.com, JAKARTA--Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) teken kontrak pengadaan barang dan jasa senilai Rp80,91 miliar untuk 18 paket kegiatan fisik maupun non isik pada dalam Acara Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Tahap I Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran (TA) 2017.
Direktur Jenderal EBTKE Rida Mulyana mengatakan secara keseluruhan dalam TA 2017 ini, institusi yang dipimpinnya tersebut merencanakan melelang 106 paket dengan nilai pagu Rp664 miliar.
Rida menjelaskan, proyek pembangunan fisik yang kontraknya diteken hari ini antara lain 10 unit pembangkit listrik surya (PLTS) dengan kapasitas 556 watt peak (wp) untuk melistriki 1500 kepala keluarga (KK) di tiga provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat . "Di NTT pengadaannya 4 unit sedangkan Papua serta Papua Barat 6 unit," kata Rida seperti dikutip dalam situs resmi Direktorat Jenderal EBTKE, Sabtu (28/1/2017).
Sepuluh unit PLTS ini, lanjut Rida, merupakan bagian dari rencana Pemerintah melistriki 59 desa dengan target 8.000 KK.
"Tetapi karena akan dibagikan solar home sistem (SHS) kurang lebih KK yang akan dilistriki kurang lebih 96.000 KK,"papar dia.
Dengan demikian, menurut Rida, tahun 2017 ini, 103.000 KK bakal mendapat aliran listrik berbasis energi surya dan air 9 berskala kecil (PLTMH).
"Ini off grid semua,"ujarnya.
Disamping itu, lebih lanjut Rida mengungkapkan, diteken pula kontrak pengadaan biogas komunal untuk melistriki pesantren di dua kota yakni di Rembang dan Pasuruan. "
Kapasitas masing - masing 24 meter kubik dan berguna untuk 3.000 santri, kedepan rencana kita di delapan kabupaten/kota" katanya.
Adapun, ditandatangani pula pergantian lampu penerangan jalan umum (PJU) LED di kota Ngawi, Cirebon dan Wonogiri dengan kapasitas masing - masing 90 watt.
"Jumlahnya 183 unit," pungkas Rida.
