Bisnis.com, BANDUNG -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) Jawa 1 yang merupakan bagian dalam rencana megaproyek 35.000 mw tetap berjalan.
Sebelumnya, konsorsium pengembang yang terdiri dari PT Pertamina (Persero)-Marubeni-Sojitz batal meneken kesepakatan jual-beli listrik dalam proyek pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Jawa I karena proyek belum memenuhi syarat kelayakan perbankan.
Menurut Wapres, risiko dalam proyek Independen Power Producer (IPP) seharusnya dapat ditanggung oleh developer atau konsorsium pengembang.
"Kalau ada risikonya ya risiko developer nya. Pembangunannya semestinya coba diselesaikan," katanya, usai peresmian Overpass Antapani, Selasa (24/1/2017).
Dengan adanya dua BUMN dalam proyek itu, yakni PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Wapres mengatakan seharusnya proyek tersebut layak jalan.
"Ini harus diselesaikan segera. Apalagi ini ada dua BUMN, antara PLN dengan Pertamina. Masa tidak bisa dipercaya," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Konsorsium Pertamina-Marubeni-Sojitz Ginanjar mengatakan konsorsium tak bisa melanjutkan proyek pembangkit listrik dengan kapasitas 1.600 mega watt (MW) itu kendati telah ditetapkan sebagai pemenang dalam tender yang diadakan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
Adapun, proyek tersebut tak bisa dilanjutkan karena proyek belum memenuhi syarat kelayakan perbankan (bankability).
Sejak awal, katanya, pihak peminjam dana yang merupakan konsorsium yang terdiri dari Asian Development Bank (ADB), Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyatakan proyek belum layak untuk mendapat pinjaman.
Sementara, dalam proyek ini mengandalkan pendanaan internal sebesar 25% dari total nilai proyek. Namun, PLN sebagai penyelenggara lelang tak melihat bahwa masalah bankability proyek merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak. PLN menilai isu bankability harus diselesaikan oleh peserta lelang.
