Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengimbau pemerintah daerah siap menyusun logistik terintegrasi melalui Sistem Logistik Daerah.
Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edi Putra Irawady mengatakan pascaprogram "Urban Logistics and Land Transportation Management Workshop for Leaders and Specialists in Indonesia" Agustus 2016, pemerintah sudah melakukan sosialisasi ke sejumlah daerah terkait rancangan logistik di daerah.
“Masih berjalan. Pemda terkait di Jawa dan Sumatra sudah disosialisasikan, dan training. Yogyakarta, Malang, Bandung, Padang, Jambi, sudah mulai mempraktekkan,” kata Edi kepada Bisnis, Senin (23/1/2017).
Dia menyebut program tersebut adalah hasil kerja sama antara Kemenko Perekonomian dan The Logistic Institute-Asia Pacific National University of Singapore, Asosiasi Logistik Indonesia (ALI), dan Temasek Foundation Agustus 2016.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan pejabat tingkat menengah atau senior di kalangan pemerintah pusat dan daerah. Termasuk para pejabat di tatanan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Program ini memang direncanakan berjalan selama 30 bulan.
Edi mengakui dari program tersebut, implementasi pembentukkan Sistem Logistik Daerah atau Sislogda masih belum optimal. Terbukti, saat ini baru ada dua daerah yang memiliki Sislogda, yaitu di Kotamadya Bitung, Sulawesi Utara dan di Kabupaten Batubara, Sumatra Utara.
Sislogda ini berkaitan dengan rencana menjadikan Sulawesi Utara sebagai hub di Indonesia bagian Timur, sementara Sumut sebagai hub Indonesia bagian Barat. “Pak Menko akan meminta daerah-daerah lain segera menyusun sislogda, karena ini juga akan berperan dalam menjaga inflasi di daerah,” jelasnya.
Implementasi urban logistik, atau Sislogda itu adalah implementasi dari Peraturan Presiden No. 26/2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan urban logistic atau logistik perkotaan yang efisien pasti akan berdampak pada peningkatan kualitas perekonomian.
Menurut Menko Darmin, logistik perkotaan terkait pemantauan efektivitas pergerakkan barang, orang, dan informasi, dari desa ke kota. Saat ini beberapa kendala dalam menurunkan biaya logistik dan transportasi adalah perencanaan pembangunan yang tidak terintegrasi dengan sistem logistik.
Hal ini menyebabkan kemacetan dan ketidakteraturan lalu lintas yang menimbulkan bebas biaya, terbentur keterbatasan lahan, konsumsi bahan bakar berlebih yang malah menimbulkan polusi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
