Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti menyatakan akan mendahulukan pengusaha pribumi di bidang kelautan dan perikanan, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Susi mengatakan kebijakan afirmatif perlu diarahkan pada pembangunan konglomerasi pribumi yang selama ini dinilai tertinggal jauh dari pengusaha nonpribumi.
“Kenapa (kebijakan afirmatif)? Karena pribumi belum siap bertarung dengan nonpribumi, dan sekarang pemerintah akan menggulirkan program membangun konglomerasi pribumi, membangun perusahaan pribumi, supaya kuat,” ungkapnya dalam Retreat KKP Tahun 2017 di Jakarta, melalui siaran pers, Rabu (18/1/2017).
Susi menyebutkan, saat ini 53% tanah negara dikuasai oleh rasio 0,0003% penduduk Indonesia. Menurutnya, satu korporasi besar nonpribumi bisa menguasai hingga 12-20 juta hektare tanah negara.
Menurut dia, kelemahan pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah, terutama Sumatra dan Kalimantan, terjadi akibat dominasi penguasaan lahan oleh pengusaha asing. Dominasi korporasi oleh nonpribumi ini telah memperlebar ketimpangan ekonomi (rasio gini) hingga 0,41.
"Jadi, kita harus punya keberpihakan. Bukan kita menganggap nonpribumi atau non-Indonesia asli itu bukan bangsa Indonesia, bukan itu. Akan tetapi, melihat situasi dan kondisisekarang, di mana 1% (penduduk) menguasai 70% ekonomi Indonesia,” paparnya.
KKP, lanjutnya, akan mempermudah izin usaha untuk pribumi agar nelayan Indonesia tidak tertindas oleh aktivitas korporasi-korporasi besar nonpribumi. Dengan demikian, keseimbangan dan keadilan terjaga.
“Kalau tidak (diberlakukan kebijakan afirmasi), tidak bisa nelayan dapat ikan. Wong di tengah laut (hasil laut) diambilin. Pengetahuan mancing orang Bitung pasti kalah dengan orang Filipina. Kalau mereka tidak dikasih break, jeda untuk belajar, ya tidak akan menang sampai kapan pun. Di sinilah pemerintah sebagai regulator. Regulating itu termasuk adjusting,” ujarnya.
Susi pun tak menampik selama ini 60%-70% belanja negara, termasuk belanja KKP, masih dikuasai pemborong nonpribumi. Dia mengarahkan jajaran KKP untuk memberikan kesempatan kepada pengusaha UMKM pribumi memenangkan proyek. Ia juga akan menindak tegas jajaran KKP yang diketahui ‘bermain’ untuk menguntungkan asing dan lemah komitmen terhadap kebijakan afirmatif.
“Kalau semua petugas negara, departemen kita, dan departemen lain berpikir sama, saya yakin dalam lima tahun ke depan akan banyak pengusaha-pengusaha Indonesia tangguh karena mereka dapat kesempatan untuk mempunyai proyek untuk dapat program pemerintah,”ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
