Bisnis.com, JAKARTA – Direlaksasinya impor biji kakao diyakini tidak akan membuat Indonesia kebanjiran impor komoditas tersebut. Pasalnya, impor biji kakao hanya digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan coklat.
Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Banun Harpini menyampaikan dari analisis risiko yang selama ini dilakukan, pemerintah belum pernah menemukan penyakit berbahaya yang terkandung pada biji kakao impor.
“Kita akan mendorong industri pengolahan kakao. Apalagi produk kakao kita diekspor. Kondisi ini memungkinkan kit amendapatkan nilai tambah yang lebih besar, meningkatkan devisa dan angka tenaga kerja,” ujar Banun di Jakarta, Minggu (15/1).
Menurutnya, meski pemerintah mengeluarkan biji kakao dari kewajiban sertifikasi laboratorium negara pengekspor, masyarakat dan petani tidak perlu khawatir Indonesia akan kebanjiran impor kakao.
Adapun, selama ini utilisasi pengolahan biji kakao hanya berkisar 50%. Industri kesulitan bahan baku karena pemerintah sempat memperketat impor biji kakao.
Relaksasi impor biji kakao ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 55 Tahun 2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang merupakan revisi dari Permentan 13/2016 yang mengatur hal yang sama.
Kementan sebelumnya mewajibkan biji kakao yang diimpor untuk diperiksa terlebih dahulu oleh laboratorium negara pengekspor yang sudah disertifikasi oleh Badan Karantina Pertanian, sebelum dikapalkan.
Padahal, negara asal impor biji kakao yaitu Pantai Gading dan Ghana merupakan negara ketiga yang belum memiliki infrastruktur tersebut.
