Bisnis.com, PEKANBARU--Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (Forppi) meminta pemerintah pusat dan daerah mulai melakukan perlindungan terhadap para pengusaha lokal dna pengusaha pribumi seiring makin dibukanya keran investasi asing dan persaingan pasar bebas.
Ketua Umum Forppi Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan pemerintah diharapkan menunjukkan keberpihakan lebih jelas kepada pengusaha pribumi dan tidak dibiarkan tenggelam dalam era persaingan pasar bebas yang semakin terbuka.
Maulana mengatakan pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean, maupun AFTA sudha mulai berjalan dalam beberapa tahun terakhir. Namun faktanya, kondisi ini malah membuat para pengusaha pribumi yang sudah berkiprah lama dalam dunia usaha semakin terisisih.
“Kondisi saat ini, para pengusaha lokal dan pribumi semakin memperihatinkan. Perannya dalam perekonomian daerah dan nasional semakin tersisihkan oleh serbuan pengusaha asing diberbagai sektor,” ujarnya kepada Bisnis, (03/1)
Maulana menjelaskan penguasaan asing pada perekonomian antara lain bisa dilihat pada Bursa Efek Indonesia. Transaksi di bursa mayoritas dikuasai asing. Penguasaan asing, lanjutnya tidak hanya disektor makro di bursa efek. Sektor-sektor strategis dan usaha kecil juga sudah mulai terkena dampak.
Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan ekonomi sepanjang 2016, namun hal ini belum membantu meningkatkan daya saing para pengusaha pribumi. Pemerintah dinilai terlalu agresif menarik investasi asing dan memberi karpet merah kepada investor luar. Sementara disisi lain, pengusaha dalam negeri dibiarkan bersaing sendiri menghadapi berbagai macam tantangan.
“Pengusaha pribumi mau berusaha banyak sekali hambatannya. Mulai dari bunga bank tinggi, perizinan berbelit-belit, hingga berbagai macam pungutan lainnya ” ujarnya.
Maulana mengatakan, Indonesia harus mencontoh negara seperti Malaysia yang meskipun membuka keran untuk asing, namun tetap mengutamakan dan melindungi pengusaha pribumi. Para pengusaha pribumi, lanjutnya tetap diberikan ruang untuk ikut berperan dalam pembangunan.
Menurutnya, saat Era Presiden Soeharto juga ada program yang memberikan kesempatan maju kepada pengusaha pribumi sehingga lahir pengusaha-pengusaha nasional seperti Kelompok Usaha Bakrie, Bukaka dan Medco.
Maulana menuturkan, DPR pernah mewacanakan undang-undang soal keberpihakan pada pengusaha pribumi. Namun, sampai sekarang kelanjutan wacana belum jelas. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan jurang pengusaha asli Indonesia dengan asing semakin lebar.
“Dasar pikirannya amat jelas dan penting, semakin banyak investor asing masuk ke Indonesia. Masalahnya, banyak di antara mereka terlibat di perekonomian nasional dengan cara tidak fair,” kata dia.
Ketua Forppi Kota Batam Martin Tandirura menambahkan kondisi serupa juga terjadi di Batam sebagai zona perdagangan bebas. Para pengusaha daerah mulai dihambat oleh berbagai macam regulasi sehingga justru kesulitan bersaing.
“Pengusaha pribumi tentunya tidak bisa dilepas berjuang sendiri dalam membangun suatu daerah karena pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan ekonomi," kata Martin.
