Bisnis.com, JAKARTA- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP melakukan desentralisasi di sektor pengadaan berupa pengembangan e-katalog lokal melalui kerja sama dengan beberapa pemerintah daerah yang bertujuan melahirkan efisiensi anggaran.
Adapun pemerintah daerah tersebut meliputi Pemerintah Provinsi Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Komitmen kepala daerah dalam program pengembangan e-katalog lokal ini dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman antara LKPP dan keempat kepala daerah, Jumat (16/12/2016), di Jakarta.
Kepaala LKPP Agus Prabowo mengatakan pengembangan e-katalog lokal di keempat daerah ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, mendorong terbentuknya harga pasar yang lebih kompetitif, serta meminimalisasi disparitas harga akibat biaya pengiriman. Selain itu, e-katalog daerah juga dapat memacu tumbuh kembang iklim usaha dan memperkuat basis pasar pengadaan di daerah secara berkesinambungan.
E-katalog lokal merupakan sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga, dan jumlah ketersediaan suatu barang/jasa dari berbagai penyedia, yang disusun dan dikelola, dan dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan pemerintah daerah. Melalui penerapan e-katalog lokal, Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah pun akan dilibatkan langsung dalam proses katalogisasi produk-produk di daerah, termasuk produk-produk UMKM yang terstandar dan dapat dikatalogkan.
“E-katalog itu syaratnya harus diselenggarakan oleh grup ULP: ULP yang permanen dan sudah mandiri. Yang kedua, ULP tersebut mendapatkan perlindungan political will yang kuat dari pimpinan daerahnya. Yang ketiga, kita cari komoditasnya yang paling cocok yang sifatnya lokal,” ujarnya.
Dalam praktiknya, lanjutnya, e-katalog lokal telah menghasilkan efisiensi belanja pemerintah. Sebagai contoh, berdasarkan data yang dirilis pemerintah Kota Semarang, pembelian tiket berbasis elektronik (e-ticketing) melalui e-katalog dapat menghemat anggaran hingga Rp1,2 miliar. Artinya, Pemerintah Kota Semarang dapat memangkas hingga 46% dengan nilai transaksi aktual sebesar Rp 1,4 miliar.
Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta dapat melakukan penghematan sebesar Rp1 miliar atau ekuivalen 13% dari total rencana anggaran pengadaan perkakas kerja dan Rp10,9 miliar atau setara dengan 30% dari pengadaan seragam kerja melalui katalog elektronik daerah.
Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari program reformasi pengadaan yang dilaksanakan LKPP melalui kerja sama dengan Millennium Challenge Account–Indonesia. Keempat provinsi tersebut akan menjadi daerah percontohan penerapan e-katalog lokal.
Sebelumnya, pada Juni 2016, Pemprov Gorontalo, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Semarang, dan Pemkab Badung telah menandatangani nota kesepahaman serupa. Adapun Provinsi DKI Jakarta sudah lebih dahulu menjadi daerah percontohan penerapan e-katalog lokal sejak Juni 2016.
LKPP sejauh ini juga telah menyiapkan beberapa inovasi untuk fitur-fitur baru yang akan diintegrasikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE tetapi semua itu membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pimpinan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah.
Agus Prabowo mengungkapkan ada lima inovasi yang disiapkan oleh jajarannya sebagai upaya reformasi pelayanan sekaligus mewujudkan pengadaan barang/jasa pemeirntah yang bersih dan akuntabel.
“Setiap tahun kita mesti melakukan inovasi-inovasi terbaru. Tanpa inovasi, tidak akan ada perbaikan di masa mendatang,” ujarnya.
Adapun inovasi yang disiapkan oleh LKPP meliputi penambahan fitur international competitive bidding sehingga pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah bisa diikuti secara elektronik oleh para penyedia jasa dari luar negeri.
Fitur ini, lanjutnya, mengakomodasi keikutsertaan penyedia barang atau jasa dari luar negeri untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pemerintah yang didadani melalui pinjaman dan hibah dari negara lain maupun lembaga-lembaga donor internasional semisal Bank Pembangunan Asia, atau Bank Dunia.
Inovasi lainnya, urai Agus yakni competitive catalogue yang merupkaan aplikasi untuk melelang paket sederhana. Nantinya, semua data mengenai penyedia jasa mulai dari kepemilikan alat, material, dan tenaga kerja akan dimasukkan ke dalam basis data aplikasi tersebut. Nantinya, aplikasi itu akan membantu pencarian penyedia jasa yang tepat dan sesuai dengan spesifikasi pengerjaan paket sederhana, jika ada kementerian dan lembaga yang hendak melakukan lelang.
“Saya menjamin proses lelang dengan bantuan aplikasi ini hanya berlangsung satu jam saja sehingga bisa memangkas waktu pelelangan. Tanpa aplikasi ini, kalau mau melelang paket sederhana, kita harus buat pengumuman terlebih dahulu kemudian penyedia jasa memasukkan persyaratannya, prosesnya lama,” tambahnya.
Dia mnegatakan, aplikasi ini belum pernah digunakan di negara manapun sehingga Indonesia bakal menjadi pionir penggunaan aplikasi ini. Namun, lanjutnya, karena berstatus rintisan, dia menjamin bakal ada beberapa penyempurnaan di masa mendatang.
