Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, terutama yang bergerak di bidang kuliner didorong untuk mendapatkan sertifikasi halal demi meningkatkan daya saing.
"Menurut UU nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, semua produk yang dipasarkan di Indonesia harus bersirtifikat halal, tetapi jumlah saat ini masih kecil sekali, baru sekitar 3.000 - 4.000 UMKM dari ratusan ribu usaha yang ada di Jakarta," kata Muhammad Lukman Mashuri, Ketua Kawasan Halal MUI Jakarta, kepada Bisnis, Kamis (15/12).
Dia mengatakan pihaknya tengah membentuk kawasan halal di DKI Jakarta sebagai pilot project untuk mensosialisasikan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha kuliner.
Ada sejumlah lokasi yang didesain menjadi kawasan halal khusus seperti Tebet, Pondok Indah dan Blok S di Jakarta Selatan; area PRJ Kemayoran di Jakarta Pusat, serta Islamic Center di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Di Singapura sudah ada kawasan khusus halal ini. MUI DKI sekarang membentuk dan kita harapkan ke depan isinya tidak hanya khusus makanan, tetapi juga produk lain seperti fesyen halal," katanya.
Yanti Dasa Pratiwi, Kepala Koordinator Auditor LPPOM MUI DKI Jakarta mengatakan selain karena kesadaran yang belum tinggi, UMKM juga umumnya terkendala sertifikasi halal dari segi biaya.
Pasalnya, proses sertifikasi untuk UMKM minimal membutuhkan dana Rp200.000 untuk formulir serta Rp2,5 juta untuk tiap 10 item produk yang diuji.
"Tadinya ada kerja sama dan bantuan dari Kementerian Koperasi untuk membantu sertifikasi halal 3.500 UMKM, tetapi tahun ini tidak ada programnya. Mudah-mudahan tahun depan akan ada lagi, sebab sertifikasi halal UMKM ini menjadi perhatian bersama," kata Yanti.
