Bisnis.com, JAKARTA - Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyatakan sebanyak 16 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang termasuk dalam daftar 225 PSN telah selesai. Nilai total investasinya mencapai Rp25,9 triliun.
Direktur Program KPPIP Rainier Haryanto menyatakan, dengan selesainya 16 proyek tersebut, maka daftar PSN akan segera direvisi. Pihaknya juga tengah melakukan kajian terhadap usulan-usulan proyek baru dari Kementerian/Lembaga terkait.
“Ada yang sudah selesai 16 proyek, jadi kalau sudah selesai untuk apa tetap dipertahankan? Sisanya masih dievaluasi. Revisi ini juga masih menunggu usulan dari K/L terkait,” ujarnya, Kamis (09/12/2016) malam.
Berdasarkan data KPPIP yang diperoleh Bisnis, 16 proyek yang telah selesai antara lain jalan Tol Gempol - Pandaan dengan nilai investasi Rp 1,1 triliun; Bandara Sentani Jayapura senilai Rp 1,4 triliun; Bandara Juwata Tarakan dengan nilai Rp 1,3 triliun; serta Bandara Mutiara Palu dengan nilai Rp 1,3 triliun.
Selain itu, juga ada pengembangan Bandara Matahora Wakatobi dan Bandara Labuan Bajo dengan nilai Masing-masing Rp 662 miliar, serta pembangunan Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta senilai Rp 4,7 triliun.
Proyek lainnya adalah pembangunan tahap 1 pelabuhan Kalibaru dengan nilai investasi Rp 12 miliar, pembangunan pipa gas Belawan - Sei Mangkei senilai Rp 1,2 triliun, serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara Mota'ain Kabupaten Belu dengan nilai Rp 82 miliar.
KPPIP juga mencatat enam proyek bendungan dengan total nilai investasi sekitar Rp 1,3 triliun telah rampung. Keenam bendungan tersebut adalah Paya Seunara dan Rajui di Aceh, Bendungan Jatigede di Jawa Barat, Bendungan Bajulmati dan Nipah di Jawa Timur, serta Bendungan Titab di Bali.
Seperti diketahui, sebanyak 225 proyek infrastruktur serta satu program ketenagalistrikan telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dalam prakteknya, PSN berhak mendapatkan kemudahan dan keistimewaan dari pemerintah, seperti adanya pemberian jaminan.
Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata menyatakan, Bappenas berencana memetakan Proyek Infrastruktur Non APBN (PINA) yang akan difasilitasi untuk menggunakan dana jangka panjang guna memperkuat ekuitas badan usaha pelaksana proyek. Salah satu tujuannya mengurangi ketergantungan BUMN terhadap PMN.
“Di sini kita harap ekuitas bukan lagi mengandalkan PMN [Penyertaan Modal Negara], tetapi bisa dipenuhi dari misalnya antara investor dan investee,” ujarnya, Jumat (09/12).
Menurutnya, salah satu proyek yang diprioritaskan untuk segera menyerap dan jangka panjang antara lain proyek tol Trans Jawa, yang ditargetkan beroperasi pada 2018. Selain itu, Wismana menyatakan Bappenas masih mengkaji proyek-proyek lainnya yang diproyeksikan menjadi PINA.
Dalam RPJMN tahun 2015 – 2019 disebutkan bahwa kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp 4.796 triliun, di mana pendanaan melalui APBN dan APBD hanya mampu menutupi 41,3% atau Rp1.978 triliun, dengan keterlibatan BUMN 22,2% atau Rp1.066,2 triliun. Untuk itu partisipasi swasta diperlukan sebanyak 36,5% atau Rp1.751,5 triliun, bila ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5% hingga 6% dalam kurun waktu tersebut.
