Bisnis.com, JAKARTA—Menyelesaikan sengketa lahan hutan dinilai lebih urgen dibandingkan dengan wacana pemerintah memberikan pemberian hak guna usaha (HGU). Pasalnya, sejauh ini banyak lahan hutan yang bermasalah sehingga tidak bisa digarap secara optimal.
Herry Purnomo, Peneliti Center for International Forestry Research (Cifor) mengatakan ada banyak dorongan untuk menjadikan lahan hutan sebagai HGU untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan sektor perbankan. Namun, menjadikan semua lahan HGU tidak menyelesaikan masalah karena permasalahan utama pengelolaan hutan ialah sengketa lahan.
"Itu malah mengerikan bagi saya, karena sebagian besar lahan itu kan milik pemerintah, seharusnya ga boleh diagunkan, kalau diagunkan habis lahan itu," ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (7/12/2016).
Seperti diketahui, pemerintah menggulirkan wacara untuk memberikan hak guna usaha dengan tujuan menggerakan industri kehutanan. HGU dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan.
Pengaturan lebih spesifik soal pemberian HGU atas konsesi kehutanan itu akan dicantumkan dalam revisi UU No.41/1999 tentang Kehutanan. Selama ini, konsesi kehutanan seperti hutan tanaman industri, hak pengusahaan hutan, hutan rakyat, dan lainnya tidak berstatus hak guna usaha (HGU). Berbeda dengan konsesi perkebunan dari pelepasan kawasan hutan yang berstatus HGU.
Adapun, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga September 2016 mencatat kredit perbankan untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mencapai Rp272,95 triliun. Angka itu meningkat 7,35% jika dibandingkan dengan posisi awal tahun (year to date) yang senilai Rp254,24 triliun.
Pertumbuhan kredit itu sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan pada umumnya yang berada pada kisaran 7%an. Rasio kredit bermasalah sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan juga masih terkendali yakni pada level 2,09%.
