Bisnis.com, JAKARTA - Proses penyelesaian kerangka kerja sama Kemitraan Ekonomi Regional Komprehensif (RCEP) yang ditargetkan rampung pada 2017 diminta untuk lebih transparan dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Profesor dari Universitas Auckland Selandia Baru Jane Kelsey, dalam diskusi Kupas Tuntas Perundingan RCEP menyatakan proses negosiasi kerja sama megaregional tersebut cenderung penuh kerahasiaan dan tidak terbuka kepada masyarakat.
"Kerahasiaan menyelubungi negosiasi tersebut. Masyarakat harus dilibatkan dalam negosiasi itu," kata Kelsey, Rabu (7/12/2016).
Menurut Kelsey, apa yang dibahas dalam perundingan RCEP tersebut bukan merupakan kesepakatan perdagangan saja.
Namun, kerja sama tersebut nantinya mencakup banyak sektor yang melibatkan kepentingan masyarakat luas seperti bidang jasa, perbankan, pertanian, hak kekayaan intelektual, pengadaan barang oleh pemerintah, investasi dan lain-lain.
Tren saat ini, dalam sebuah negosiasi cenderung lebih tertutup dan eksklusif yang disebabkan poin-poin perundingan menjadi lebih sensitif dan kontroversial. Bukan hanya RCEP, perundingan kerangka kerja sama Trans Pacific Partnership (TPP) yang diinisiasi oleh Amerika Serikat beberapa waktu lalu juga sangat tertutup.
Bagi Indonesia, RCEP dinilai mampu memberikan kepastian bagi negara-negara anggota ditengah kondisi global yang penuh ketidakpastian.
Sebagai catatan, ketidakpastian global muncul akibat dari adanya penangguhan beberapa inisiatif kerja sama seperti TPP dan Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership.
Penangguhan tersebut menjadi bayang-bayang atas upaya yang sedang berjalan untuk memajukan sistem perdagangan multilateral.
Namun, menurut Kelsey, apa yang ada dalam perundingan RCEP tersebut nantinya akan membatasi dan menghambat peranan suatu negara dalam menerbitkan regulasi untuk kepentingan masyarakat.
Salah satu proposal yang dinilai menghambat adalah, investor asing bisa melakukan gugatan terhadap pemerintah di pengadilan internasional. Mekanisme perjanjian antara investor asing dan pemerintah atau negara itu disebut Investor-State Dispute Settlement (ISDS).
Pada 6-10 Desember 2016, tengah dilaksanakan 16th RCEP Meeting of The Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meeting yang merupakan proses perundingan lanjutan untuk merampungkan RCEP.
Menurut Kelsey, saat ini merupakan peluang bagi pemerintah Indonesia untuk memikirkan kembali soal kesepakatan megaregional tersebut. "Mereka (pemerintah Indonesia) harus mengambil tindakan lain bukan hanya soal investasi, tapi semua isu yang ada pada RCEP," kata Kelsey.
Dalam wadah RCEP, populasi dunia akan mencakup kurang lebih sebanyak 45% dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$22,4 triliun. Kemitraan tersebut mencakup 30% dari total perdagangan dunia.
Kemitraan yang dimotori oleh Asean tersebut, merupakan kerangka kerja sama antara 10 negara anggota Asean dan 6 partner lainnya seperti Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan.
Bagi Indonesia, sebanyak 15 negara anggota RCEP mewakili 56,2% ekspor Indonesia ke dunia dan 70% impor Indonesia dari dunia. RCEP juga merupakan 48,21% sumber investasi asing bagi Indonesia.
